Dua Pengembang Perumahan Disoroti, Tak Menjamin Hak Warga Di Permukiman Desa Gelogor


Kades Gelogor Lombok Barat Arman

Lombok Barat (Insidelobar.com) -
Penyediaan fasilitas sosial dan fasiltas umum telah diatur dalam Rencana Tata Ruang Wilayah. Meski regulasi ini menjadi syarat perusahaan Developer  pengembang perumahan, masih ada yang tak patuh memberikan hak masyarakat. Perihal ini menjadi sorotan warga di permukiman di dua tempat yang ada di Desa Gelogor Kecamatan Kediri Lombok Barat.

Meski Pihak Pemerintah Desa Gelogor sendiri berupaya melayangkan surat,  memanggil dan mendatangi, namun upaya ini belum ada kejalasan pasti dari dua pengembang perumahan Sultan Gelogor dan Graha Kartika.

Kepala Desa Gelogor Arman mengatakan, sejak menjabat sebagai Kepala Desa Februari 2019, dirinya mengetahui pasti soal berdirinya dua perusahaan properti oleh pihak pengembang perumahan yang sudah di bangun sejak saat itu. Pertama perumahan Graha Kartika dan yang ke dua perumahan Sultan Gelogor. Berdasarkan informasi yang didapat soal izinnya semua sudah ada. Namun demikian dua pengembang ini tidak menyertakan syarat fasilitas Sosial (Fasos) dan fasilitas umum (Fasum) untuk kepentingan warga di perumahan itu sendiri.

"Yang jelas berdirinya dua perumahan di wilayah kami, terjadi sebelum saya menjabat tegasnya.

Permukiman yang nyaman dan aman untuk ditinggali dapat diciptakan melalui penyediaan Fasos dan fasilitas Fasum yang memadai. Inikan tidak ada sama sekali tanggungjawab pengembang ini.

“Pengembang justru harus bisa fasilitasi kebutuhan warga di perumahan itu. Dan ini mutlak diperlukan sebagai sarana interaksi sosial untuk menciptakan rasa nyaman," ujarnya.

Guna menelisik lebih jauh kejelasannya kata Arman, menjabat sebagai Kepala Desa Gelogor saat ini, dirinya mengumpulkan perangkat Desa seperti Sekdes dan Kadus membahas dan mempertanyakan Fasos atau Fasum yang telah disepakati oleh pihak pengembang dengan Pemerintah Desa sebelumnya.

Sebab ini menjadi penting mengingat berbicara mengenai wilayah, pastinya akan banyak orang terlebih perumahan yang dimaksud sudah barang tentu mendatangkan orang luar.

"Untuk memastikan fasilitas ini, apa saja yang bisa dipenuhi misalnya Sampahnya, Pemakan, Masjid serta jalannya itu yang menjadi bagian penting, karena sangat menyangkut terhadap dampak sosialnya.

Dari informasi yang dihimpun ternyata memang tidak pernah dibahas bersama dengan Pemerintahan Desa yang terdahulu masalah fasilitas ini. Karena bagaimanapun masalahnya tetap dan harus dipertanyakan. kita angkat dan memang sesuai dengan rol nya. Apa lagiwarga di permukiman perumahan terkadang bertanya bahkan mereka mengeluhkan itu.

"Ketika terjadi dampak sosial misalnya, ada salah satu warga yang meninggal, gak mungkin lah kita bawa dia pulang kembali," cetus dia.

Sampai hari ini kata dia, fasilitas yang dimaksud tidak ada sama sekali dan ini yang akan kita perjuangkan dengan meminta pihak pengembang agar dipenuhi persyaratan ini.

"Paling tidak dari CSR nya," harapnya.

Pemilik Graha Kartika yang memiliki luas lahan lebih kurang 20 Hekatare dan sangat luas sekali. Upaya kita untuk dimintai konfirmasi agar bisa duduk bersama perihal ini nampaknya susah sekali. Berulang ulang di telpon di SMS bahkan didatangi oleh Kepala  Dusun kita tak pernah membuahkan hasil.

"Kalau bisa pihak Graha Kartika ini punya itikad baik untuk menjawab keluhan warga di perumahan," pintanya.

Sedangkan dengan pihak Sultan Gelogor sendiri kata Arman, Pemdes juga menanyakan perihal yang sama dengan Kartika, setelah dilakukan rapat dengan mereka dan meminta pihak pengembang untuk bisa difasilitasi hak warga di perumahan itu. Tapi hingga hari ini, bukti fisik dari pada tanggungjawab pengembang belum ada sama sekali.

"Kami sempat memanggil pengembang Sultan Gelogor ini sekedar untuk membuatkan Temoat Pembuangan Sampah, mengingat warga di bawah perumahan mendapat kiriman sampah ketika musim hujan. Tapi sampai detik ini belum di buat," beber dia.


Untuk diketahui, masalah ini menjadi bagian dari intervensi desa saat ini. Menyangkut keresahan warga di permukiman Sultan Gelogor, mereka kerap mendatangi kantor desa untuk meminta agar memediasi dengan pihak UNTB pengembang terkait kejelasan tempat ibadah Musholla, tanah makam
dan lainnya. Sarana ibadah saat ini mereka gunakan adalah musholla wakaf.

"Intinya tidak ada sarana yang dibangun oleh pengembang ini.
Justru yang ada sekarang mushalla yang di wakafkan oleh warga kami di Gersik. Makanya warga meminta untuk segera dibangunkan musholla di lokasi perumahan ini," tegasnya.

Selain itu, warga juga mengeluhkan perihal akses jalan di areal perumahan kurang bagus dan kondisinya rusak.

"Akses jalan mereka juga dibuat tidak nyaman di lokasi ini," tambahnya.

Tadi malam pun sebagian warga  di kompleks perumahan tersebut juga meminta mushalla karena memang disana belum ada fasilitas itu. Mushala yang berdiri sekarang itu kan wakaf warga bukan dari pengembang.

"Kita sudah berupaya  dengan bersurat dan kita juga sudah mendatangi perihal Fasum ini, namun sepertinya tidak ada respon," kesal dia.

Selain itu lanjut dia, pembangunan tahap l ini tidak sesuai dengan rekom yang diberikan oleh Pemerintah Desa. Sesuai rekom itu sendiri, Pemerintah Desa hanya mengeluarkan 37 unit saja, namun dibalik realitanya, pihak pengembang melebihi kapasitas dengan membangun 48 unit. Sementara bagian teknisnya sendiri dari Dinas Pertanian.

Rekomendasi ini dibuat oleh Pemdes yang terdahulu. Soal kelebihan ini, kita Pemdes sekarang pertanyakan kelebihan kepada pengembang.  Pembangunan tersebut katanya sudah ada izin. Diminta untuk menunjukan izin izin tersebut, tapi sampai saat ini belum diberikan.

"Kami sudah mengecek semua unit perumahan disana, ternyata jumlahnya 48 unit dan sangat berbeda dari jumlah yang di rekom Desa Gelogor," terang Arman.

Masalah Fasos dan Fasos ini harus jelas dan kita akan getol untuk pertanyakan dan memperjuangkan hak masyarakat, terkebih ini menyangkut kemaslahatan orang banyak.

Tidak itu saja jelas Arman, mengenai pembangunan tahap ll di belakang milik Sultan Gelogor nampaknya sudah mulai bangun lagi. Jika berbicara rekom, tahap pertama itu memang diakui ada. Meski rekom itu bukan saat dirinya menjabat. Setelah dibaca isi rekom itu bunyinya berdasarkan perijinan yang keluarkan. Jelasnya kalau izin memang bukan dari desa karena bukan kewenangan. Namun satu yang menjadi poin penting adalah untuk memperjelas pembangunan perumahan yang di belakang, apa lagi lahan yang duduki pembangunan ini juga lahan produktif.

"Tapi meski belum jelas, kok bisa ada pembangunan tahap ll ini tanpa kejelasan apa apa," tukas dia.

Kemudian yang menjadi sorotan sekarang yakni adanya pembangunan unit perumahan baru tahap ll. Dimana pembangunan ini hanya dipisahkan dengan jembatan penghubung yang dipisahkan oleh kali.

"Pun ini menjadi masalah juga, sebab sampai hari ini, belum terkonfirmasi soal adanya pembangunan baru tahap ll terutama mengenai rekomendasi dari Desa. (Ikhw@N)
 (Ikhw@N)
Download
Dua Pengembang Perumahan Disoroti, Tak Menjamin Hak Warga Di Permukiman Desa Gelogor

0 Response to "Dua Pengembang Perumahan Disoroti, Tak Menjamin Hak Warga Di Permukiman Desa Gelogor "

Posting Komentar