Diklaim Cacat Prosedur, KSM Babussalam Tolak Prosesi Tender PU

Kades Babussalam M. Zaini

Lombok Barat (Insidelobar.com) - Program Saluran Pembuangan Air limbah (SPAL) dan pembuatan Tangki Septik yang  bersumber dari dana khusus (DAK) 2020 untuk Lombok Barat diduga melanggar aturan. Program yang diperuntukkan sebanyak 39 desa yang tersebar di 10 Kecamatan ini, mendapat penolakan keras dari sejumlah Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM). Pasal, penolakan yang sejatinya diswakelola SKM, namun harus di tender oleh Dinas PU terkait.

Kepala Desa Babussalam M. Zaini saat dikonfirmasi mengungkapkan, proyek yang bersumber dari cadangan DAK untuk pengadaan Saluran Pembuangan Air Limbah (SPAL) individu ini, dimaksudkan untuk pembuangan limbah rumah tangga. Untuk Lombok Barat sendiri peruntukannya tersebar di 39 desa saja dan proyek ini digelontorkan senilai 425 juta setiap desa.

kalau ini adalah swakelola, pastinya kewenangan penuh adalah pihak KSM. dan itu suplayer harus terlibat didalamnya.

"Bagi Babussalam tidak menolak program ini, akan tapi, yang yang kami tolak adalah proses tender pelelangan yang dilakukan oleh Dinas terkait, sesuai juklat juknis swakelola pada proyek ini," ujarnya.

Ironisnya lanjut Zaini, begitu kita terobos, tender ini tidak ada di PU. Padahal ini seharusnya diserahkan semua ke KSM, tetapi kan prosesnya ada di PU, sehingga teman ten di KSM ini digiring untuk dipaksakan untuk membeli barang ini disalahsatu perusahaan itu dengan alasan dialah pemenang tender padahal bukan tender.

Untuk pengadaan septik tengki 4 juta 200 ribu. kita hitung saja perdesa harus membeli 50 septik tengki. Jika dikalkulasi seluruhnya maka, angka ini mencapai 8,1 lebih M.

"Okelah kalau mereka mengatakan tender. Tetapi setelah saya coba ke ULP, mereka tidak berani karena ini swakelola dan diharuskan kembalikan ke KSM semuanya," ulas dia.

Menurutnya, jikalau mereka adakan tender sederhana mestinya di tingkat KSM dan melibatkan suplayer di masing masing desa.

"Tapi alasannya PU supaya seragam. Inilah yang menyakitkan proses ini, sehingga digeret teman teman KSM ini," kesal dia.

Saat proses awal ulas dia, PU melakukan sosialisasi. Dan dia mengatakan bahwa pihak PU tidak akan pernah berani mengintervensi kareni ini DAK. Sebab tanggungjawab sepenuhnya ada di KSM. Namun kenyataannya begitu masuk proses semua KSM diundang dengan mengatakan tender. Saat itu pula ada tiga perusahaan yang ikut seperti PT. Harmoni, PT. Cahaya Mas Gemilang dan PT. Biusan. Tiga PT ini memberikan presentase barang di depan KSM.

"Semua KSM ini dipaksakan  memilih oleh PPK dan PU. Seolah olah dengan suara terbanyak. Kok kita membeli barang diharuskan memilih dan itu mana yang palung banyak yang menjadi pemenang," ungkapnya.

Pada akhirnya PPK dan PU ketakutan. Namun hal ini tidak lantas berhenti, sebab masih ada pendamping yang dipaksakan untuk memprovokasi teman teman KSM. Hal itu mereka dibuatkan pola dan jadwal ferivikasi perusahaan dengan alasan bahwa proses yang kemarin banyak kekurangan dengan berbagai dalih untuk menggagalkan PT. Harmoni itu.

"Padahal waktu saat mereka presentase tim PPK nya mengatakan yang paling lengkap PT. Harmoni baik dari administrasi maupun dan kelayakannya sudah lengkap," bebernya.

Begitu hari diverifikasi, PT. Kita Harmoni tidak datang padahal sudah diundang, ini yang lucu sindir Zaini. PT. Biusan tidak lengkap dan di coret dan pemenangnya CMC.  Ini dipaksakan yang notabene hanya dengan pemilih dengan jumlah 8.

"Setelah saya coba croos cek dilapangan ternyata muncul persentase yang mau dibagi dan benar muncul," jelasnya.

Pada prinsipny ini adalah swakelola
dan padat karya, maka kembalikan seutuhnya proses itu di KSM. Tolak semua intervensinya mereka karena semuanya menyalahi aturan. Kalau ini menjadi tender dan teman teman di KSM menandatangani tentang tender itu, maka itu tidak sah dan prosesinya salah besar.

"Kami tolak saja, buat apa kalau ini prosesinya menyalahi aturan. Harusnya pelaksanaannya menjadi kewenangan KSM kok di tender, lucu sekali ini kan," tegas Zaini.

Begitu beredar penolakan dari sejumlah KSM yang ada, dibuatlah surat pernyataan pengakuan hasil tender oleh PU. Dengan ancaman kalau itu tidak ditandatangani berarti program ini tidak akan direalisasikan.

"Kalau begini caranya bahwa, saya katakan pembelajarannya kurang bagus dengan ancaman seperti itu. Kasian teman teman KSM ini," kesalnya.

Intinya kita menolak dan kembalikan pengelolaan program ini dengan swakelola secara utuh dengan hak KSM itu sendiri. Tetapi jika ini dilanjutkan itu sudah menyalahi prosedural dan menjadi ranah hukum.

Terpisah, Kepala Dinas PU-PR Lombok Barat Made Arthadana menyebutkan, sesuai dengan Juklak dan Juknis dari pusat, bahwa dana untuk proyek SPAL ini masuk melalui Dinas PUPR,  yang akan dipertanggungjawabkan juga oleh dinas PUPR. Artinya bahwa proyek ini adalah proyek dinas PUPR, tetapi yang mengerjakan proyek ini adalah KSM.

Dalam perjalanan kata Made, bahwa tahapan dan sistem yang digunakan pada pelaksanaan proyek ini sesuai dengan aturan dan petunjuk pelaksanaan yang sudah ditetapkan. Dimana ketentuan juknisnya harus dibentuk KSM. Setelah KSM terbentuk, Maka Dinas PUPR melalui Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) membuat kontrak dengan KSM.

"Jadi bahasa sederhananya KSM ini adalah kontraktor, yang punya proyek ini dinas PUPR," tegas Made.

KSM ini dibentuk oleh pemerintah Desa dengan jumlah anggota sebanyak 7 orang, setelah itu kemudian diusulkan ke dinas untuk  ditetapkandibuatkan SK KSM. Setelah dibuatkan SK. Maka di bidang Cipta Karya melakukan kontrak, menandatangi kontrak antara PPK dengan KSM.

Didalam kontrak, tahapan pembayaran proyek juga sesuai dengan pelaksananaan proyek yang dikerjakan oleh kontrak, melalui beberapa tahapan. Sesuai dengan Juklak dan Juknis KSM diberikan kewenangan untuk membuat Sub kontrak, dalam bidang pengadaan barang pabrikan.

"Silahkan KSM berkontrak untuk barang pabrikan, dengan ketentuan ada keterlibatan perusahaan lokal, juga untuk material lainnya seperti pipa dan semen silahkan buat sub kontrak," ujarnya.

Dinas PUPR posisi sebagai pihak pemilik pekerjaan dan sebagai pendamping lapangan, karena dananya masuk melalui dinas PU, maka semua pertangungjawaban dari dana senilai Rp 17 miliar ini adalah menjadi tanggung jawab dari dinas PU, bahkan untuk LPJ yang akan membuat itu dinas, maka untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan, bahwa proses menuju kontrak, pihak dinas mengundang para KSM dan perwakilan perusahaan untuk melakukan ekspos produk mereka di depan para KSM. Para KSM dari 7 orang anggota diminta memilih lima orang yang masuk dalam panitia pengadaan, dan selanjutnya di kerucutkan menjadi dua orang, dari dari orang perwakilan per KSM digabungkan dengan 39 KSM yang lainnya sehingga berjumlah 78 orang.

"Oang inilah yang menentukan perusahaan pemenang, dalam pelaksanaan tender satu kesatuan yang dilaksanakan secara bersama, yang dimenangkan oleh satu perusahaan," ungkapnya

Dalam proses tender dilakukan dua kali, pada saat tender pertama, tidak ada ditemukan pemenang, kemudian dilakukan tender keduanya, hasilnya ditemukan satu pemenang yang sudah disepakati oleh 78 orang perwakilan masing-masing KSM.

"Tapi pada tender kedua, ada 7 desa yang tidak hadir, untuk itu pihaknya memastikan agar 7 desa tersebut menerima hasil kesepakatan desa yang sudah memenangkan satu perusahaan," pungkasnya. (Ikhw@N)
Download
Diklaim Cacat Prosedur, KSM Babussalam Tolak Prosesi Tender PU

0 Response to "Diklaim Cacat Prosedur, KSM Babussalam Tolak Prosesi Tender PU"

Posting Komentar