Bangunan Diatas Lahan Produktif Terus Bermunculan, PPLS Lobar Minta Stop Terbitkan izin


Ketua PPLS Lombok Barat Asmuni Tengah Menunjukkan Obyek Kawasan Lahan Produktif Untuk Pengembangan Perumahan Baru Di Kecamatan Labuapi 

Lombok Barat (Insidelobar.com) - 
Menjamurnya aktifitas bangunan diatas lahan produktif disejumlah kawasan Lombok Barat di khawatirkan mengancam susutnya kesedian pangan. Wilayah Kecamatan Labuapi misalnya, sesuai dengan Perda tata ruang no 11 tahun 2011 dimana lahan produktif tersebut, luasnya hanya 2.662 hektare. Namun wilayah Labuapi yang dimaksud teelihat jadi incaran pengembang sehingga legalitas rekomendasi ijin dan lainnya secara ters terusan terbit dibawah tangan stakeholder terkait.

Ketua Persatuan Pemuda Perduli Lingkungan Dan Sungai (PPLS) Lobar Asmuni menegaskan,
Dinas Pertanian Kabupaten Lombok Barat diminta untuk berhenti memberikan rekomendasi penerbitan izin mendirikan bangunan di sejumlah lahan pertanian produktif yanh ada di Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat.

Pihaknya sangat menyayangkan atas  sejumlah bangunan yang berdiri di lahan produktif pertanian yg ada di Desa  Bajur Kecamatan Labuapi.

"Kami sayangkan banyak bangunan berdiri di lahan produktif, seperti di Desa Bajur Kecamatan Labuapi," ujarnya.

Ia berharap jangan ada lagi pembangunan perumahan di lahan produktif ,lihatlah lahan-lahan produktif,  sembari menunjuk area disekitarnya yang habis tergerus.

"Kepada dinas terkait untuk tidak memberikan rekomendasi lagi kepada pihak CV/PT kalau mau membangun kembali di lahan produktif yang ada di kecamatan Labuapi," pintanya.

Karena sesuai dengan Perda tata ruang no 11 tahun 2011 yang mana lahan produktif yang ada di wilayah kecamatan Labuapi luasnya hanya 2.662 ha kalau trus dipakai membangun, dikhawatirkan mengancam potensi ketahanan pangan Kabupaten Lombok Barat.

"Saya hanya khawatir akan mengancam ketahana pangan 5 sampai 6 tahun yang akan datang," tegasnya.

Demikian kata Asmuni, artinya bahwa rencana tentang pola umum raperda
(Rancangan Peraturan Daerah) yang tidak tepat baik terkait dengan aspek hukum maupun terkait dengan Status Izin pemanfaatan ruang di mana Raperda mengatur bahwa dengan berlakunya Perda maka izin pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan peruntukan dalam perda dibatalkan. Pun ini jelas, Pasal 22
pwerda tentang tata ruang yang mana kawasan peruntukan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c no 6, bahwa penetapan kawasan peruntukan lahan pertanian pangan berkelanjutan mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku yakni undang-undang Republik Indonesia Nomor 41 tahun 2009 tentang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan pada pasal 44 tentang alih fungsi lahan ayat 1 bahwa lahan yang sudah di tetapkan sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan di lindungi dan di larang di alih fungsikan.

"Saya minta stop alih fungsi lahan diatas lahan produktif," tegasnya. (Ikhw@N)
Download
Bangunan Diatas Lahan Produktif Terus Bermunculan, PPLS Lobar Minta Stop Terbitkan izin

0 Response to "Bangunan Diatas Lahan Produktif Terus Bermunculan, PPLS Lobar Minta Stop Terbitkan izin"

Posting Komentar