Seabrek Indikasi Keluhan Pelayanan, Komisi ll DPRD Lobar Panggil PDAM

Sekretaris Komisi II DPRD Lombok Barat Munawir Haris SIP Didampingi Saeun Anggota Komisi II

Lombok Barat (Insidelobar.com) - Kalangan Dewan Lombok Barat paparkan hasil klarifikasi terhadap pihak jajaran bersama Direksi PDAM terkait rentetan seabrek keluhan masyarakat menyangkut pelayanan PDAM.  Tidak itu saja, selain memanggil pihak PDAM, Anggota DPRD Lombok Barat juga memanggil Komisi dan OPD terkait perihal yang dimaksud. Langkah ini sebagai bentuk apresiasi dan diintervensi Dewan, guna memberikan responsif terhadap persoalan di bawah.

Diketahui seabrek persoalan seperti yang dikeluh masyarakat, mendapat desakan rekan NGO dan Aliansi Masyarakat Pemuda Sasak (Ampes)  lewat aksi demo bila hari lalu, terkait indikasi buruknya kinerja dan  pelayanan pihak PDAM hingga membongkar dugaan penyelewengan dana jasa lingkungan dan retribusi kebersihan pada 2010-2015. Selain itu, soal keluhan masyarakat mengenai tingginya lonjakan tagihan pembayaran air, macetnya distribusi air bersih serta diskon 50 persen terhadap pengguna jasa PDAM disejumlah desa desa yang tak terealisasi, juga menjadi tuntutan masyarakat.

Pimpinan Komisi II melalui Sekretaris Komisi DPRD Lobar Munawir Haris mengungkapkan, guna menindaklanjuti desakan NGO dan rekan Ampes pihaknya sudah melakukan pemanggilan pada jajaran dan Direksi perihal PDAM Giri Menang, untuk mempertanyakan penyimpangan seperti yang suarakan lewat aksi demo bila hari lalu.

Pemanggilan ini klarifikasi terkait keterlibatan seabrek kinerja PDAM termasuk agar bisa terkonfirmasi, paparnya saat dikonfirmasi Senin, 17/8/20.

"Kami sudah panggil Direksi PDAM termasuk klarifikasi terhadap jasa lingkungan dan retribusi kebersihan dan termasuk soal warga miskin berpenghasilan rendah khusus yang terdampak pandemi Covid serta masalah lainnya," ungkap pria asal Kuripan yang biasa disapa Cawing ini.

Setelah mempertanyakan apa yang telah menjadi masukan rekan NJO dan  Ampes sudah kita himpun semua sehingga publik melihat koneksi dan intervensi Dewan juga peka terhadap persoalan yang dipertanyakan oleh masyarakat terutama menyangkut pelayanan PDAM ini.

"Apa yang menjadi tuntutan rekan NGO dan Ampes sudah kami himpun semua," ujar dia.

Terkait dengan jasa lingkungan dan retribusi kebersihan jelasnya, yang pertama memang ada dasar Perda Lombok Barat tahun 2007 tentang pengelolaan jasa lingkungan. Hasilnya seluruhnya merupakan penerimaan daerah dan tercacat di neraca, artinya masuk di postur keuangan daerah bukan oleh PDAM. Sedangkan retribusi kebersihan lanjut Munawir yaitu PDAM hanya melaksanakan apa yng menjadi aturan di daerah dan itupun masuk di postur neraca APBD dan dikelola oleh Dinas terkait.

"Tidak ada apapaun yang dikelola oleh PDAM terutama menyangkut jasa dan retribusi. Itu semuanya masuk di neraca APBD," terangnya.

Mengenai diskon 50 persen untuk warga di sejumlah desa yang terkena dampak pandemi Covid kata dia, memang bila hari masuk surat edaran di Komisi ll pimpinan DPRD yaitu kebijakan yang diambil oleh perusahaan terkait dengan dampak covid ini. Pembahasan yang terkait dengan pembayaran air minum PDAM untuk pelanggan kelompok l itu  sebanyak 700 lebih pelanggan yang tersebar di Lombkk Barat dan Mataram. Untuk itu, pemberian keringanan atas pembayaran air PDAM 50 persen bagi pelanggan yang berpenghasilan rendah.

"Hanya saja kebijakan tersebut berlaku tiga bulan saja. Ini diputuskan oleh jajaran direksi dan pengurus. Ini terhitung mulai bulan April, Mei dan Juni. Sementara juli dan Agustus itu belum ada kebijakan lain," ungkap Politisi PAN ini.

Menyoal pada macetnya distribusi air bersih diakunya, memang jika merujuk pada daerah daerah lain seperti Sidoarjo, Bali, jika masuk musim kemarau rata rata limit air alias macet.

"Yang terpenting dari oada komitmen PDAM kemarin itu adalah bagaimana pihaknya berusaha memberikan peningkatan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat," imbuh dia.

Kalau yang terkaut dengan banyaknya keluhan pelanggan soal lonjakan  tagihan air PDAM pihaknya sudah mempertanyakan itu. Nah masalah itu bisa di klarifikasi untuk di klirkan dan tidak harus dibayar atas tingginya lonjakan yang dimaksud.

"Mungkin itu ada kesalahan meter atau mungkin ada kesalahan pencatatan petugas. Seperti ada beberapa kasus yang terjadi misalnya si A terjadi lonjakan signifikan, ternyata pemilik rumah tidak pernah mengontrol rumahnya begitu di kontrol ternyata memang ditemukan pipa yang bocor yang tidak diketahuinya.

Ditegaskan Munawir, Out put dari hasil klarifikasi Dewan dengan PDAM terhadap keluhan masyarakat menurutnya, pihak PDAM akan mulai terbuka termasuk pengaduan pelanggan melalui call centre atau medsos PDAM.

Perihal adanya indikasi penyimpangan dalam tubuh PDAM, dipersilakan teman NGO dan LSM agar dilaporkan ke ranah hukum. Disana ada Polisi ada Jaksa dan bahkan ada KPK biar kkir urusan ini.

"Jika terbukti teman teman NGO dan LSM mempunyai data silakan dilaporkan saja ke ranah hukum," anjurnya meneruskan jawaban PDAM.

Misalnya lanjut Munawir, mengenai pencopotan Dirut kata dia, itu tak bisa kita intervensi. Sebab itu perusahaan terbatas dan jelas isinya pasti dengan mekanisme. Pemberhentian Dirut PDAM itu melalui RUPS pemilik saham Pemerintah Kota dan Pemda Lobar.

"Misalnya soal desakan meminta pencopotan Dirut itu juga tidak bisa diintervensi. Semuanya ada proses dan ada mekanismenya dan melalui RUPS," imbuh Munawir.

Intinya komitmen PDAM kemarin bagaimana kedepan dan apapun yang jadi persoalan serta mengenai keterbukaan terutama menyangkut kegiatan sosial dan itu sangat penting untuk dilaksanakan PDAM dengan dana CSR dan dana lainnya. Ini yang kami dorong," pungkasnya.

Sementara Anggota Komisi ll DPRD Lombok Barat Saeun mengutarakan, masalah tingginya lonjakan kenaikan pembayaran jasa PDAM di rasa memberatkan masyarakat, oleh sebab itu harus diatensi oleh pihak PDAM. Menurutnya masalah ini terjadi banyak kasus, artinya tidak semua masyarakat melaporkan hal semacam ini.

"Ini juga tak logis, orang mereka bayar 60 ribu tiba tiba bayarnya 500, kan ini menjadi masalah besar," sesalnya.

Jika pelanggan mengalami masalah kebocoran pipa misalnya, bagaimana masyarakat bisa mengetahui ini, seharusnya persoalan ini PDAM turun tangan lakukan fungsi kontrol lapangan dengan survei pelanggan, bukan terkesan diam.

"Contohnya, rumah ini menurut pemakaian air sesuai yang nampak pada meternya biasa bayar 30 ribu tiba tiba menjadi 300 ribu. PDAM harus Klarifikasi itu jangan masyarakat diminta, ndak tahu masyarakat," kesal dia.

Harapannya PDAM ini terbuka dalam hal pengaduan misalnya seperti itu. Kemana itu, seharusnya ada dan dapat  menfasilitasi tempat khusus pengaduan atau posko lah semacam itu. Karena masalah masalah seperti ini susah sangat klasik dan sudah terjadi sekian lama.

"PDAM harus bisa selesaikan masalah keluhan pelanggan terutama masyarakat berpenghasilan rendah atau miskin," pinta Anggota Komisi II ini. (Ikhw@N)
Download
Seabrek Indikasi Keluhan Pelayanan, Komisi ll DPRD Lobar Panggil PDAM

0 Response to "Seabrek Indikasi Keluhan Pelayanan, Komisi ll DPRD Lobar Panggil PDAM "

Posting Komentar