Penyidikan Korupsi DD - ADD Di P21, Negara Merugi Tembus 600 Juta



Lombok Barat (Insidelobar.com) -
Polres Lombok Barat serahkan hasil penyidikan Tindak Pidana Korupsi, yang diduga dilakukan oleh mantan Kepala Desa Kuripan berinisial M kepada Kejaksaan Negeri Mataram. Diketahui, dari hasil proses penyidikan Polisi, ditemukan sejumlah ketimpangan kerja, yang tidak sesuai dengan rencana APBdes Desa Kuripan dan kasus ini dinyatakan sudah rampung.
Kasat Reskrim Polres Lombok Barat AKP Dhafid Shiddiq SH. SIK Didampingi Kasubag Humas Ketut Sandiarsa

Kasat Reskrim Polres Lombok Barat AKP Dhafid Shiddiq SH. SIK mengatakan, proses penyidikan Tindak Pidana Korupsi tersangka M sudah rampung dan dilakukan (P21), Rabu (26/8). Kini kasusnya tengah dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Mataram tahap ll.

“Saudara M, selaku Kepala Desa Kuripan periode tahun 2013 s/d 2019, bertindak sebagai pemengang kekuasaan pengelolaan keuangan Desa kuripan pada tahun 2015 dan tahun 2016,” ujarnya.

Tersangka kata Dhafid, memiliki kewenangan dengan menyetujui pengeluaran atas beban APBDES desa Kuripan tahun anggaran 2015 dan 2016. Tersangka menyetujui pengeluaran atas beban APBDES, tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Dalam melakukan pencairan anggaran dana bantuan pemerintah berupa ADD, DD, dan BHP tidak melalui mekanisme permintaan pembayaran (SPP).

“Pencairan tidak melalui mekanisme permintaan pembayaran (SPP) yang diajukan oleh tim pelaksana kegiatan, melainkan atas permintaan tersangka kepada bendahara Desa Kuripan,” terangnya.

Atas tindak tanduk ketimpangan ini, dinyatakan tidak sesuai dengan sejumlah item kegiatan yang direncanakan APBdes Desa Kuripan. Akibatnya, dimana dalam kegiatan  kegiatan fisik seperti rabat jalan, talud, serta jalan penghubung, ditemukan adanya selisih volume serta menyangkut kualitas.

“Terjadi mark up harga pertangung jawaban yang dibuat oleh pihak Desa. Atas perintah tersangka, dengan memalsukan bukti nota serta cap stempel toko dan UD yang dibuat dalam Laporan pertangungjawaban,” bebernya.

Atas perbuatan tersangka, menimbulkan kerugian Negara sebesar Rp. 677.875.290,62 sesuai dengan hitungan BPKP Perwakilan NTB.
Tersangka diduga  melanggar  pasal 2 ayat (1) Subsider pasal 3 UU RI No. 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

“Sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001, tentang perubahan atas UU RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana  Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke - 1 KUH Pidana,” tandasnya. (Ikhw@N)
Download
Penyidikan Korupsi DD - ADD Di P21, Negara Merugi Tembus 600 Juta

0 Response to "Penyidikan Korupsi DD - ADD Di P21, Negara Merugi Tembus 600 Juta"

Posting Komentar