Dewan Soroti Eksekusi Anggaran Belanja Pemkab Yang Masih Rendah

Wakil Ketua l DPRD Lombok Barat Hj. Nurul Adha Muharrar 

Lombok Barat (Insidelobar.com) - Eksekusi anggaran ditengah pandemi covid-19.hingga semester I dinilai masih sangat tengah. Terhitung Januari hingga Juni, awesome anggaran hanya terealisasi 24,9 persen lebih dari Rp1,9 triliun. Hal itupun menjadi laporan pada pengajuan APBD Perubahan 2020. Akibat kinerja lelet tersebut, kalangan DPRD Lombok Barat (Lobar) kembali menyototi realisasi anggaran belanja daerah yang dilakukan Pemkab Lobar.

Wakil ketua l Hj. Nurul Adha Muharrar menilai secara umum alasan perubahan APBD 2020 masih dapat diterima. Namun ada beberapa catatan penting yang perlu mendapat perhatian untuk Pemkab Lobar. Lantaran saat kondisi keuangan daerah dari sisi pendapatan berkurang, namun belanja tidak langsung Hibah Pemerintah mengalami kenaikan Rp 700 juta lebih.

“Disatu sisi kondisi pendapatan daerah jauh berkurang, justru pemda menambah belanja hibah,” ungkap politisi PKS 11/8/20.

Ia menilai, pendapatan daerah masih sangat bergantung pada dana perimbangan pusat. Sehingga ke depan dirasa perlu untuk melakukan pemetaan secara menyeluruh terhadap potensi pendapat asli daerah.
Selain itu, permasalahan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Karena masih sangat bergantung pada pendapatan dari pajak hotel dan restauran yang sangat rentan. Terlebih kini kondisi pandemi masih belum membuat pendapatan hotel dan restoran normal.
Ia menyarankan perlu memaksimalkan potensi PAD dari sektor lain. Seperti potensi pendapatan Daerah dari Pajak Bumi Bangunan (PBB).

“Potensi PBB ini harus digarap lebih serius, mengingat Lobar merupakan daerah penyangga Kota Mataram dengan perkembangan komplek perumahan yang sangat cepat,” jelasnya.

Ia juga menilai kondisi RAPBD perubahan juga kurang baik. Lantaran defisit anggaran yang mencapai Rp 126 miliar atau sekitar 7,3 persen dari total RAPBD Perubahan. Meskipun dapat ditutupi dengan Pembiayaan,

“Ini indikasi kondisi keuangan daerah kurang baik,”ujarnya.

Masih rendahnya realiasai belanja, karana kehati-hatian Pemkab dalam penggunaan. Hanya saja Pemkab harusnya mendorong realisasi belanja ini. Karena ada program untuk pemulihan ekonomi dari pemerintah pusat.

“Pak presiden menginstruksikan agar pemda menyegerakan program bantuan untuk pemulihan kembali perekonomian masyarakat, ini harus menjadi acuan Pemda,”jelasnya.
Selain itu, Politisi asal Kediri itu juga harus menggenjot kinerja OPD dalam merealisasikan belanja ini. Terlebih kondisi anggaran defisit harus ada pemikiran disamping itu juga selektif dalam melakukan belanja.

“Pendapatan dari PAD harus terus digenjot, dari berbagai sumber poteni itu, seperti PBB dan sektor lainnya,”imbuhnya.

Sebelumnya, berdasarkan nota keuangan yang disampaikan Bupati Lobar H Fauzan Khalid bahwa realisasi Pendapatan daerah selama semester I Rp 646 miliar atau 35 persen dari target Rp 1,8 triliun. Pendapatan yang dimaksud, bersumber dari PAD sebesar Rp 42 miliar atau 15,5 persen lebih dari target Rp 274,4 miliar. Sedangkan dari dana perimbangan, dari target sebesar Rp1,2 triliun terealisasi baru Rp551 miliar atau 45 persen lebih. Lain-lain pendapatan yang sah dari target Rp346 miliar realisasi baru Rp52 miliar atau 15,52 persen. Sementara, Belanja daerah sampai dengan semester I, Rp496 miliar atau 24,94 persen dari anggaran Rp1,9 triliun. Terdiri dari belanja langsung Rp 971 miliar terealisasi Rp347 miliar lebih atau 33,75 persen. Belanja langsung senilai Rp1,19 triliun terealisasi baru Rp149 miliar. (Ikhw@N)
Download
Dewan Soroti Eksekusi Anggaran Belanja Pemkab Yang Masih Rendah

0 Response to "Dewan Soroti Eksekusi Anggaran Belanja Pemkab Yang Masih Rendah"

Posting Komentar