Sekolah Non Formal Minim Fasilitas Penunjang, Kalangan Dewan Soroti Pemerintah

Anggota DPRD Lombok Barat Ustadz Hamdi, Politisi PKB Dapil II (Sekotong-Lembar)


Lombok Barat (Insidelobar.com) -
Kalangan DPRD Lombok Barat menyoroti minimnya perhatian pemerintah mulai dari tingkat pusat hingga daerah terhadap Madrasah  pada saat menghadapi masa pandemi covid-19 ini. Pasalnya, ditengah pandemi ini beragam kendala dihadapi pondok pesantren untuk menerapkan belajar dari rumah melalui sistem online. Bagi madrasah yang terbilang sudah miliki perangkat IT sebagai penunjang itu tidak masalah, namun sebagian besar madrasah dan ponpes di Lobar sangat minim alat pendukung, sehingga kurang maksimal melaksanakan kegiatan belajar mengajar.

Anggota DPRD dapil II (Sekotong-Lembar), Ustadz Hamdi angkat bicara. Politisi PKB ini menegaskan,  proses belajar mengajar di madrsah atau pondok pesantren di tengah pandemi covid 19 dengan metode berbasis IT ini, tentu menjadi sebuah permasalahan baru di dunia pendidikan madrasah dan pesantren. Hal ini dikarenakan dengan keterbatasan sarana dan prasarana. Meski kondisi dakam keterbatasan, membuat pengelola madrasah tak menyerah. Mereka tetap berupaya menyesuaikan diri.

"Karena itu kami mendesak pemerintah daerah untuk lebih memperhatikan pendidikan madrasah dan pesantren seperti pendidikan umum lainnya. Baik dari segi penganggaran dan fasilitas," tegas dia.

Politisi yang juga Pimpinan Madrasah Tsanawiyah Ittihadul Bayan Telaga Lebur Sekotong ini menekankan, pemerintah tak boleh diam dan membiarkan madrsah dan pesantren berjuang sendirian menghadapi masa pandemi. Sejatinya, Madrsah dan Pesantren mendapatkan alokasi dari APBD, sehingga tidak terkesan madrasah dan pesantren dianak tirikan karena madrasah dan pesantren telah banyak memberikan warna dalam mendidik dan memperbaiki moral daerah khususnya dan bangsa secara umum.

"Pemerintah harus buka mata, jangan bingung dan kaku. Mestinya harus tau persoalan yang dihadapi pendidikan tingkat Madrasah dan Pesantren saat ini. Cobalah diatensi apa yang menjadi kebutuhan mereka saat ini, supaya jangan tidur tak jelas kayak begini," kesalnya.

Hal senada ditegaskan Hendra Harianto, sekretaris Fraksi PKB DPRD Lombok Barat. Ia juga mendesak pemerintah setempat agar memberikan perhatian lebih terhadap pendidikan madrasah atau pondok pesantren saat musim pandemi ini berlangsung.

Menurutnya, kondisi kebanyakan madrasah saat ini yang kurang memiliki fasilitas IT akan sangat terdampak dengan beralihnya model pembelajaran tatap muka menjadi pembelajaran berbasis IT di tengah ancaman Covid-19. Menurutnya, pemerintah bisa memberikan sedikit bantuan kepada pengelola madrasah untuk melengkapi sarana prasarana IT yang nantinya menjadi pendukung proses pembelajaran.

“kita tahu lah madrasah kita ini kekurangan fasilitas. Jangan Lab Komputer, jaringan internet saja ada yang belum punya” kata Hendra.

Pemerintah harus hadir di tengah kebutuhan pendidikan yang serba minim fasilitas seperti saat ini. Meski sama-sama kita ketahui, jika pendidikan Madrasah itu merupakan tanggung jawab kementerian agama. Tapi mereka ( pelajar madrasah ) ini adalah putra/putri kita.

"Tidak mungkin hanya karena beda payung kemudian kita abaikan pendidikan mereka” tegas legislator muda perwakilan Narmada Lingsar itu.

Perhatian pemerintah daerah terhadap madrasah kata Hendra, dinilainya masih kurang jika dibandingkan perhatian mereka terhadap sekolah formal yang berada di bawah naungan Dinas Pendidikan.

"'Kondisi ini harus dicarikan jalan keluar dengan menjalankan tugas dan tanggung jawab bersama dalam dunia pendidikan," pungkasnya. (Ikhw@N)
Download
Sekolah Non Formal Minim Fasilitas Penunjang, Kalangan Dewan Soroti Pemerintah

0 Response to "Sekolah Non Formal Minim Fasilitas Penunjang, Kalangan Dewan Soroti Pemerintah"

Posting Komentar