Dugaan Langgar Mekanisme Penyaluran BLT, BPK Lakukan Audit


Sekretaris DPMD Lombok Barat Hery Ramadhan


Lombok Barat (Insidelobar.com) - Buntut penyaluran BLT yang tak tepat  sasaran diatensi BPKP Perwakilan
NTB. Secara umum BPKP akan melakukan penelusuran detail terkait mekanisme gelontoran BLT yang dimaksud. Selain itu, beberapa desa yang terindikasi dengan ketimpangan pembagian BLT, sebelumnya diakui pihak Pemda Lombok Barat melalui DPMD, sudah melakukan pemanggilan untuk klarifikasi perihal dugaan pelanggaran ini.

Sekdis DPMD Hery Ramadhan yang dikonfirmasi di ruang kerjanya mengatakan, mengenai indikasi desa yang menyalahi mekanisme penyaluran BLT, pihaknya sudah melakukan pemanggilan. Secara khusus, sejauh ini, beberapa desa sudah diminta klarifikasi, ada apa dengan penyaluran, sehingga terjadi gejolak dikalangan masyarakat.

Baru kemarin Kepala Desa Taman Ayu misalnya, sudah menghadap dan memenuhi klarifikasi dengan DPMD. Namun berdasarkan pernyataan Kepala Desa yang bersangkutan, bahwa pembagian BLT yang dibagi rata tersebut bukanlah kebijakan Pemdes melainkan cara Kepala Kewilayahan atau Kepala Dusun setempat yang melakukan itu.

"Kami sudah panggil Kepala Desa  Taman Ayu, karena ini menindaklanjuti laporan dan pengaduan dari masyarakat setempat atas dugaan ketimpangan penyaluran BLT ini," ungkapnya.

Menurut pengakuan Kedes tersebut tegas Hery, dia tidak tahu menahu tentang persoalan itu. Sebab penyaluran bagi rata itu katanya ada kesepakatan antara penerima manfaat dengan Kepala Kewilayahan atau Kadusnya, ujar dia.

Hery menjelaskan, fakta di lapangan bahwa masyarakat Taman Ayu menerima BLT hanya 300 walaupun dari Pemdes sendiri sudah menyalurkan 600 ribu sesuai porsi. Sekarang tinggal bagaimana kewenangan Kepala Desa untuk mengambil tindakan  sanksi kepada oknum yang melakukan dugaan pelanggaran.

"Soal sanksi ini bisa berupa teguran atau pemberhentian sementara hingga pemecatan," tegasnya.

Berdasarkan temuan DPMD atau laporan pengaduan yang sudah masuk sudah ada beberapa desa yang menyalahi dugaan pelanggaran mekanisme penyaluran BLT. Untuk itu, terhadap masalah ini, BPKP dan Inspektorat akan melakukan audit kepada desa desa.

"BPKP dan Inspektorat akan melakukan pemeriksaan terkait proses penyaluran BLT ini," bebernya.

Karena segala sesuatu yang menyangkut proses penyaluran BLT ini haruslah benar dan sesuai regulasi yang sudah ditetapkan. Kalau ada desa yang menyalahi aturan, yaah itu tidak benar. Makanya, setiap yang melanggar aturan tidak dibenarkan.

"Kan sudah jelas peruntukan BLT itu, artinya perorang bantuan harus 600 ribu. Penerima ini sudah ditetapkan namanya," ujar Hery.

BPKP nanti akan mengaudit secara umum terutama menyasar penerimaan BLT yang tidak tepat sasaran. Apakah penyalurannya juga sesuai dengan prosedur atau tidak.

"Kalau secara khusus kami minta BPKP untuk melakukan audit terhadap adanya indikasi penyimpangan pemanfaatan DD guna penanganan Covid-19," pungkasnya. (Ikhw@N)
Download
Dugaan Langgar Mekanisme Penyaluran BLT, BPK Lakukan Audit

0 Response to "Dugaan Langgar Mekanisme Penyaluran BLT, BPK Lakukan Audit "

Posting Komentar