Aset Tanah Wilayah Kuripan Induk Ditertibkan, Pemdes Siap Garap PAD


Aset Pemda Yang Dipasang Plang Di Dusun Karang Rumak Desa Kuripan 

Lombok Barat (Insidelobar.com) - Obyek lahan aset milik Pemerintah Daerah (Pemda) yang ada Dusun Karang Rumak Desa Kuripan Induk kini sudah ditertibkan kembali. Perihal tanah seluas 6 hektare ini, sejak belasan tahun tidak berkontribusi PAD bagi Daerah, padahal kontrak sewa lahan ke petani tetap eksis tak berhenti. Sehingga hasil aset ini hanya dinikmati oleh oknum oknum secara pribadi.

Hari ini komitmen Pemda Lobar mulai gregetan dan berjanji akan mulai menertibkan aset aset daerah yang kececeran, salah satunya aset yang ada di Kuripan. Sebagai tindaklanjut, sejumlah plang sudah mulai di pasang di tiga titik atas dasar Tanah Ini Dikuasai dan Dimiliki Pemerintah Kabupaten Lombok Barat Berdasarkan Hak Pakai.

Kepala Desa Kuripan Hasby menyebutkan, bukti kepemilikan lahan aset di wilayah perbatasan Kuripan Induk yang dimaksud sebenarnya tidak bermasalah sama sekali, karena yang jelas, bukti kepemilikan aset tersebut semuanya tercatat di Badan aset dan murni milik Pemda Lobar, serta obyeknya masuk di kawasan desa kita.

Hal ini sebagai kekuatannya adalah,   sesuai dengan  administrasi yang memang masuk administratif di Desa Kuripan Induk.

"Kawasan ini lokasinya masuk desa Kuripan," tegasnya.

Sejauh ini kata Hasby, lahan ini tidak jelas pengelolaannya dan diduga ada oknum yang menunggangi dengan di sewa kontrak ke petani untuk garap tahunan.

Lahan seluas 6 hektare ini berada di pinggir jalan. Tempatnya berfariasi karena ada yang kelas l dan ada yang kelas tiga. Dari mulai UPT Pertanian sampai AKN tercatat sebagai aset dan masuk kawasan kita.

"kalau dulu istilahnya tanah ini tanah pecatu,' ujarnya.

Dulu tanah ini tanah pecatu yang disewakan ke warga. Hanya saja pemanfaatannya yang tidak teratur. Karena jelasnya tanah ini juga tercatat di aset. Bahkan ceritanya lahan ini juga pernah ada rencana mau dibangun lPDN, hanya saja waktu itu rencananya tidak terealisasi dikarenakan pembangunan IPDN itu realisasinya berada di wilayah Lombok Tengah.

Meski dulu tanah ini disewakan, namun tidak ada kontribusi PAD yang masuk baik untuk Pemda maupun untuk Pemdes.

"Entahlah siapa oknumnya yang terlibat, saya sendiri tidak tahu sebab ini dari sejak lama sebelum saya disini, ternyata sewa menyewa aset ini sudah terjadi," jelasnya.

Selanjutnya setelah tanah ini ditertibkan oleh Pemda, kedepan Pemerintah Desa Kuripan akan tetap mengelolanya sebagai obyak garapan PAD Lombok Barat dan lebih dari itu untuk PAD nya desa.

"Yang pasti kalau ini sudah jalan, jelas akan mendatangkan kontribusi PAD yang besar untuk Pemda Lobar bahkan desa kami sendiri," tegasnya.

Sementara, Mulina penggarap lahan aset ini mengutarakan, sejauh ini diketahuinya aset milik Pemda ini disewakan di kantor desa. Selanjutnya setoran sewa kontrak tersebut desa lah yang akan melanjutkan urusannya ke aset.

"Pokoknya sewa kontrak tanah aset itu ada sejumlah oknum oknum calo yang menerima uangnya," beber dia.

Menurutnya, sewa kontrak tanah aset dihargai 150 ribu per satu are. Tergantung luasan lahan yang disewakan, sebab satu orang fariatif dan berbeda beda luasan yang disewanya, tinggal dikalikan saja.

"Garapan petani saat itu ada yang sampai 30 hingga 50 are per satu orang. Rata rata mereka membayar 150 ribu per satu are," kata Mulina.

Semua petani sudah membayar sewa kontrak itu. Tinggal dibayar ke kantor Desa Kuripan. Kalau yang lahannya digarap ke Kuripan Utara mereka bayar kesana sedangkan kita yang masuk diwilayah Kuripan Induk bayarnya di kantor desa.

"Tapi bayarnya bukan di Kades yang sekarang ini. Sewa itu dibayar ke Kades yang terdahulu. Kalau Kades yang sekarang ini dia masih baru, karena jelasnya tidak kaitan apa lagi dia belum menjabat," tegasnya.

Intinya hasil sewanya diambil oleh oknum. Apalagi serah terima uangnya dibawah tangan karena tidak disertai kuitansi, pungkas warga Dusun Karang Rumak ini.

Kepala BPKAD Lobar, Fauzan Husniadi mengaku, sudah bisa mengambil kembali aset di kuripan seluar 9,3 hektare. Ia mengaku memang selama ini sewa lahan itu tidak pernah masuk di Pemkab Lobar. Selama ini banyak sekali penikmat aset itu untuk pribadi dan bukan untuk daerah.

“Satu sen pun tidak pernah masuk, kenapa bisa seperti itu ? saya tidak tahu siapa yang bermain,” ungkapnya.

Ia sendiri mempertanyakan mengapa penyewaan sejak lama itu dibiarkan. Dugaan adanya oknum mantan aset yang bermain penyewaan itu pun muncul. Bahkan pihaknya sudah melakukan penelusuran.

“Yang jelas itu bukan oknum aset, tapi kalau mantan oknum aset, iya. Dan kami sudah memegang datanya,” tegasnya.

Rencaba melaporan oknum itu keranah hukum pun akan dilakukan. Meski demikian, kini pendapatan penyewaan lahan itu akan mulai diterima Pemkab terhitung pada Juli atau Agustus mendatang. Jumlahnya pun diperkirakan sekitar ratusan juta yang menjadi PAD. (Ikhw@N)
Download
Aset Tanah Wilayah Kuripan Induk Ditertibkan, Pemdes Siap Garap PAD

0 Response to "Aset Tanah Wilayah Kuripan Induk Ditertibkan, Pemdes Siap Garap PAD"

Posting Komentar