Diskredit Reputasi Dewan, Pemilik Akun FB Dipolisikan

Anggota DPRD Lombok Barat Munawir Haris Tengah Memberikan Keterangan BAP Di Mapolres 


Lombok Barat (Insidelobar.com) - Ujaran yang mendiskredit wibawa Lembaga Kehormatan (red-Dewan) nampak bukan dibiarkan berlalu dan sepi, namun kenyataan ini, dugaan penghinaan lembaga legislatif yang dilakukan pemilik akun tersebut di media sosial harus di geret ke meja polisi.

Pasal tersebut, sejumlah anggota DPRD Lombok Barat (Lobar) beramai-ramai mendatangi Polres Lombok Barat (Lobar) (4/5/20). Kedatangan mereka untuk melaporkan pemilik akun facebook Mangku Bumi Kahuripan.

“Ada akun Asmuni Ray dikomentari oleh masyarakat. Yang mengatai kami monyet yang tidak tahu diuntung. Sehingga perlu kami laporkan persoalan ini,” ungkap Anggota DPRD Lobar Munawir Haris kepada wartawan.

Apapun yang dituduhkan atau dipersoalan kaitannya dengan penyampaian BLT (JPS) yang dibahas masyarakat, Munawir tak mempersoalkannya. Hanya saja, ia merasa seharusnya pihak yang bersangkutan perlu kroscek atau tabayun sebelum memberikan komentar. Terlebih, komentar tersebut dilontarkan dengan kalimat yang tidak sepantasnya.
Dari keterangan Munawir Haris, akun Mangku Bumi Kahuripan menuliskan komentar di status facebook Asmuni Ray Miggu lalu. Dalam screenshoot tersebut, ia menulis ‘WOWW hebat Desa kita..MOYET KALIAN GAK TAU DIUNTUNG masih saja mau jatah.. apa kalian gak cukup apa yangkalian terima dari kami Rakyat’.

“Kami tandatangani laporan langsung di BAP sebagai saksi pelapor. Kami ingin dengan laporan ini agar bijak dalam bermedia sosial. Karena bagaimanapun anggota dewan lahir dari rahim seorang perempuan. Bukan seperti hewan seperti yang disampaikan oleh oknum pengguna akun medsos tersebut,” sesalnya.

Dengan psotingan tersebut, semua anggota dewan menurut Munawir merasa tersinggung. Itu sebabnya, tidak satu dua orang yang datang ke Polres Lobar. Selain Munawir, ada juga Lalu Irwan, H Suherman, Tunik Haryani, H Lalu Muhammad Ismail, Baiq Nurjani, Abdul Madjid serta beberapa anggota dewan lainnya.
Tak hanya mereka, konstituen dan jamaah para anggota dewan dari kalangan tuan guru dikhawatirkan juga merasa tersinggung. “Daripada massa bertindak dan terjadi kontak fisik, lebih baik kami mengambil jalur ini,” ungkapnya.

Kaitannya dengan sembako JPS Covid yang diinisiasi oleh inisiasi DPRD Lobar, Munawir menjelaskan ini bersumber dari anggaran perjalanan dinas dewan yang dialihkan untuk membantu masyarakat. Mereka berkoordinasi dengan dengan kepala desa dan kepala dusun agar data penerima tidak dobel.

“Kami niatnya hanya membantu masyarajat. Yang mengelola adalah dinas,” tegasnya.

Lantas apakah dewan boleh memberikan rekomendasi data penerima? Munawir menjelaskan tupoksi DPRD Lobar Disamping pengawasasan mereka juga memiliki peran badgeting.

“Artinya kalau itu untuk masyarakat, kenapa tidak. Bukan kami yang mengeksekusi. Tapi kalau saya pribadi kalau itu dipermasalahkan ke depan saya tidak mau lagi,” ucapnya.

Data penerima yang diusulkan ditegaskan Munawir hanya sifatnya usulan. Masalah siapa yang disetujui menjadi kewenangan Dinas Sosial Lobar. Munawir juga meminta, bagi masyarakat yang belum tercover, Pemda Lobar menyiapkan ada pengaduan khusus. Khususnya bagi yang dobel dan bantuan tidak tepat sasaran.

Kepala Desa Kuripan Hasbi mengaku pihaknya tidak mempersoalkan kaitannya dewan yang melaporkan salah satu warganya atas nama AN (inisial, Red). Ia menghormati proses hukum.

“Kami tidak akan menghalangi proses hukum, siapapun warga yang melanggar silakan,” ucapnya.

Ia juga membeberkan salah satu warganya yang sudah dilaporkan ini sebelumnya sempat tersangkut persoalan yang sama.Kaitannya dengan statusnya di media sosial. “Dia bilang warga kami murtad gara-gara mpenundaan salat Jumat. Susah dilaporkan juga dua minggu lalu,” tandasnya. (Ikhw@N)
Download
Diskredit Reputasi Dewan, Pemilik Akun FB Dipolisikan

0 Response to "Diskredit Reputasi Dewan, Pemilik Akun FB Dipolisikan"

Posting Komentar