Ketimpangan Data, Ada Nama PNS dan Pendamping PKH Diduga Masuk Penerima JPS



Camat Kediri Hermansyah

Lombok Barat (Insidelobar.com) - Permasalahan data penerima jaring pengaman sosial kembali terkuak. Tidak saja warga Berstatus ASN, Kadus hingga Pendamping PKH yang masuk namanya sebagai penerima bantuan ini. Keluarga oknum DPRD juga diduga masuk data penerima, ironisnya lagi keluarga oknum DPRD yang berasal dari wilayah Sekotong ini tergolong tak layak karena Berstatus sebagai pendamping PKH. Bahkan ada yang suami istri yang masuk dalam SK Bupati. Kondisi inipun menuai tanya tanya warga lantaran ada warga yang jauh lebih miskin justru belum pasti dapat bantuan.
Camat Sekotong Lalu Pardita Utama

Dikonfirmasi terkait temuan warga ini, Camat Sekotong L Pardita Utama menegaskan, pihaknya akan menelusurinya kebenarannya. Pihaknya sudah upaya komunikasi dengan desa terkait dimana penerima bantuan yang terindikasi bermasalah tersebut. Yang jelas tegas dia, pendamping PKH tidak boleh menerima bantuan. Sehingga pihaknya pasti mencoretnya. Apalagi yang dobel. Pihaknya akan turun melakukan verifikasi data ke desa untuk memastikan data tersebut.

Pihaknya belum memastikan data itu berasal dari mana, sebab ia mendapatkan informasi bahwa ada dana perjalanan dinas untuk penggunaan penanganan covid-19. Yang jelas data ini dari dinsos, diserahkan ke desa untuk diverifikasi. Lalu hasil singkronisasi diserahkan lagi ke dinsos.

"Sebenarnya kata dia untuk verifikasi ini musyawarah dusun dan desa dulu baru Disetujui oleh kecamatan dan diserahkan ke dinsos. Tapi belum dilakukan Musdus," ungkapnya.

Hal senada, Camat Kediri Hermansyah mengaku belum tahu terkait Adanya beberapa ASN yang masuk namanya sebagai penerima bantuan di Jagaraga Indah. Pihaknya akan melakukan pelacakan terhadap informasi ini.

"belum ada laporan masuk ke kami,"tegas dia. Yang jelas kata dia, penerima bantuan yang tak berhak pasti di coret. "Kita pasti coret" tegas dia.

Terpisah, kepala Dinas Sosial L Marta Jaya menegaskan, pihaknya sudah menahan kartu dan mencoret penerima bantuan yang tak berhak seperti pendamping PKH, ASN.

"Termasuk PKH yang masuk penerima, kartunya kita tidak cetak," tegas dia.

Kenapa bisa masuk namanya sebagai penerima? Menurutnya Karena keteledoran. Terkait keluarga oknum dewan sebagai pendamping PKH yang masuk penerima, pihaknya memastikan tidak memberikan bantuan.

Ia menambahkan, data penerima ini adalah usulan dari semua OPD. Termasuk Dikbud mengusulkan guru bantu, sehingga dalam SK daftar penerima bantuan banyak yang bergelar sarjana pendidikan. Terkait persoalan data yang bermasalah ini, lanjut dia menjadi bahan evaluasi pihaknya kedepannya. Pada penyaluran tahap II, persoalan ini diupayakan bisa diminimalisir dan dicegah. (Ikhw@N)
Download
Ketimpangan Data, Ada Nama PNS dan Pendamping PKH Diduga Masuk Penerima JPS

0 Response to "Ketimpangan Data, Ada Nama PNS dan Pendamping PKH Diduga Masuk Penerima JPS"

Posting Komentar