Menakar Pandangan Masyarakat dan Tuan Guru Tentang Fatwa MUI



Lombok Barat (Insidelobar.com) -
Meski Fatwa MUI Lombok Barat sudah secara resmi menetapkan putusan salat berjamaah untuk sementara, namun tidak semua himbauan tersebut ampuh mempengaruhi semangat dan keyakinan masyarakat, agar mengganti dengan shalat dzuhur di rumah saja. Menyusul fenomena pandemi Covid-19 justru dapat mengintai akses penyebaran virus, lantas apa yang membuat masyarakat dan para tuan guru bersikukuh untuk tetap salat berjamaah di masjid.

Menanggapi hal itu, Bupati H. Fauzan Khalid berkesimpulan
bahwa masyarakat, bahkan para tuan guru belum seluruhnya memahami bahaya Covid 19 dan cara penularannya.

“Terutama para tuan guru yang menjadi panutan masyarakat, sekiranya mereka diberikan penjelasan bahaya Covid 19 dengan cara penularannya, saya yakin pendapat mereka akan sama (tentang ibadah sholat Jum’at, red), karena sebenarnya ilmu agama mereka sama,” terang Bupati saat melakukan monitoring di Pos Komando (Posko) Penanggulangan Covid 19 Kecamatan Gunung Sari, di Aula Rapat Kantor Camat Gunung Sari, Sabtu Malam (18/4/2020).

Fauzan justru heran karena menurutnya, patron pendidikan agama di Pulau Lombok sesungguhnya paling tidak terpusat di Pancor Lombok Timur dan Kediri Lombok Barat di mana di dua tempat tersebut para tuan gurunya justru sepakat tidak menyelenggarakan shalat Jum’at dan menggantinya dengan shalat Zuhur.

“Para Tuan Guru di dua tempat tersebut telah memahami fatwa MUI dan tidak menyelenggarakan ibadah shalat Jum’at dan menggantinya dengan shalat zuhur. Nah ini agak mengherankan, apalagi untuk Kecamatan Gunung Sari dan Kecamatan Batulayar, biasanya kiblat ilmu keagamaannya ke dua tempat itu karena dulu mengajinya di dua tempat itu,” imbuh Fauzan.

Menurut Bupati Lombok Barat terkait dengan perbandingan antara perlakuan antara masjid dengan pasar, justru menyesalkan pandangan tuan guru tersebut.

“Seharusnya dalam membandingkan, harus setara. Masjid dengan masjid. Masjidil Haram di Makkah dan Masjid Nabawi di Madinah saja ditutup. Bahkan ibadah umrah pun ditutup dan ada kemungkinan ibadah haji tahun ini tidak dilaksanakan. Jadi, kalau di Makkah dan Madinah saja ditutup, apalagi masjid di sini. Kalau pasar, itu denyut nadi ekonomi. Kalau pasar ditutup, ekonomi kita mati. Jangan kita tidak mau mati karena Corona, tapi malah mematikan ekonomi kita. Mati perekonomian kita (jika pasar ditutup, red),” terang Fauzan panjang lebar sambil meminta semua yang hadir menonton video dan menyebarkan pendapat mantan Gubernur NTB yang juga seorang ulama’ besar di Pulau Lombok, yaitu TGH. Zainul Madjdi mengenai cara memahami agama Islam di tengah wabah Covid 19.

Persoalannya kata Fauzan, ada pada cara penyebaran virus Corona yang bisa tertular dengan percikan ludah ketika bercakap-cakap, atau penyebaran virus melalui jabat tangan.

“Kalau di pasar, kita masih bisa menjaga jarak, tidak perlu bercakap-cakap lama dan bisa menghindari siapapun. Kalau di masjid, kan sulit?,” baliknya bertanya.

Dengan kondisi seperti itu, mantan Ketua KPUD NTB itu meminta agar para Kepala Puskesmas bisa lebih aktif mensosialisasikan bahaya Covid 19 ini.

“Sebagai contoh saat MUI Lombok Barat bermusyawarah untuk mengeluarkan fatwa tentang shalat Jum’at, terlebih dahulu dipaparkan dari aspek kesehatan sehingga para ulama’ bisa mengambil kesimpulan secara lebih komprehensif, termasuk dari aspek kesehatan,” terang Fauzan.

Sementara, salah seorang Kepala Desa yang hadir pada kunjungan itu mensinyalir, setiap desa memang memiliki patron ke tuan guru yang ada di desanya masing-masing.

“Tuan guru di desa kami juga belum menanggap situasi saat ini mengharuskan kita untuk tidak menyelenggarakan shalat Jum’at. Menurut beliau, siapapun yang akan ibadah shalat Jum’at pasti mandi, wudhu, jadi sudah bersih dari virus,” aku Kepala Desa tersebut.

Kalau soal orang berkumpul, imbuhnya meneruskan pendapat tuan guru di tempatnya, kenapa justru pasar tidak ditutup, padahal di sana lebih banyak lagi kerumunan orang. 

Kepala Desa lainnya pun
menyampaikan kesulitan lapangan yang ditemuinya untuk masalah Jum’atan tersebut.

“Terutama untuk masjid yang berada di pinggir jalan, ini agak menyulitkan. Kalaupun tidak ada Jum’atan di masjid tersebut, jama’ah malah ke tempat lain sehingga terjadi penumpukan di masjid lainnya. Kita sudah menempelkan himbauan dalam bentuk spanduk, namun masyarakat luar yang justru meminta agar tetap menyelenggarakan Jum’atan,” kata Kepala Desa yang wilayahnya berbatasan dengan wilayah Kota Mataram itu.

Berdasarkan hasil pantauan di dua kecamatan tersebut, persoalan ibadah Shalat Jum’at yang diganti dengan Shalat Zuhur memang menjadi polemik di tengah masyarakat.

“Di sini masih sulit untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat karena para tuan guru pun masih berpendapat bahwa kondisi jama’ah belum ada yang tertular,” terang Camat Gunung Sari Mudassir yang hadir menemui tim kabupaten tersebut.

Menurut Mudassir, jumlah Masjid se-Kecamatan Gunung Sari adalah 96 masjid dan hanya dua yang tidak menyelenggarakan shalat Jum’at. Serupa dengan itu laporan Camat Batulayar Syahrudin kepada Bupati, jumlah masjid di Kecamatan Batulayar adalah 53 masjid, namun masih ada 11 masjid yang menyelenggarakan ibadah mingguan tersebut. (Ikhw@N)







Download
Menakar Pandangan Masyarakat dan Tuan Guru Tentang Fatwa MUI

0 Response to "Menakar Pandangan Masyarakat dan Tuan Guru Tentang Fatwa MUI "

Posting Komentar