Kalangan DPRD, Pertanyakan Realokasi Dana Gendut 60-70 Milyar

Ketua DPRD Lombok Barat Hj. Nurhidayah Tengah Di Wawancara
Lombok Barat (Insidelobar.com) - Kalangan DPRD lombok Barat menyayangkan rencana pemerintah daerah yang tidak koordinasi dengan pihak legislatif yang akan merealoakasi anggaran. Mestinya pelibatan DPRD dalam pembahasan dilakukan secara formal sebagai legitimasi. Diketahui dana gendut 60 hingga 70 Miliyar tersebut akan  dikhajatkan untuk penanganan penanggulangan pandemi corona atau covid -19 di wilayah Lombok Barat.

Namun demikian pandangan Dewan, anggaran ini belum bisa dipastikan. Pasalnya, pihak eksekutif tidak pernah melakukan koordinasi secara formal kepada lembaga legislatif. DPRD menilai sikap Pemda tidak obyektif serta mempertanyakan sumber anggaran dan dikhawatirkan tidak tepat sasaran.

Ketua DPRD Lombok Barat Hj. Nurhidayah menerangkan, sampai hari ini belum ada komunikasi resmi  mengenai rencana Pemerintah Daerah merealokasi anggaran 60 sampai 70 Miliyar tersebut. jika memang ada anggaran yang akan direalokasi, lantas aitem apa saja nanti yang akan dianggarkan terhadap jumlah yang banyak itu, karena hingga hari ini kita belum tahu sama sekali.

"Saya beserta unsur pimpinan dan ketua fraksi sudah melaksanakan rapat untuk memanggil tim TAPD soal anggaran yang lebih kurang 70 Miliyar ini. Sumbernya dari mana saja," ungkapnya saat ditemui di ruang
kerjanya Kamis, (2/4/20).

Anggaran gendut yang sedemikian besar itu justru jauh lebih besar dibandingkan daerah lainnya dan ini menjadi bahan pertanyaan bagi kita di DPRD. Misalkan kita berkaca dengan Kabupaten lain seperti Lotim yang jauh lebih besar jumlah penduduknya daripada Lombok Barat. Kemudian jumlah anggaran untuk kebutuhan penanganan covid-19 ini hanya 40 Miliyar.

"Kita dengan anggaran sebesar 60 hingga 70 Milyar itu, untuk apa saja pemanfaatan nantinya. Jangan sampai anggaran ini artinya sia sia karena tidak tepat sasaran, itu yang dikhawatirkan," pesimisnya.

Ini sudah pasti nenjadi bagian dari kontroling DPRD dengan uang ini. Sebab menyangkut ini, sebagai legislatif akan mengontrol dan mengawasi.  Dengan keperluan anggarannya mau digunakan untuk apa saja.

"Alasan yang disampaikan oleh eksekutif untuk sembako dan insentif tenaga medis ini seperti apa kajian dan analisanya sehingga memutuskan hal tersebut. Anggaran yang banyak ini belum pasti. Bisa saja berkurang nantinya," ujar dia.

Kebutuhan anggaran itu tegas Hj. Nurhidayah, harusnya dikaji dan dianalisa. Misalnya lanjut dia, kebutuhan Rumah Sakit Tripat untuk penanganan covid itu berapa? APD nya berapa, untuk obat obatannya berapa dan insentifnya berapa.

"Mestinya harus ada kajian dengan melibatkan tim," tukasnya.

Dia mencontohkan sarana dan prasarana sebagai tempat karantina. Hari ini SKB katanya, tapi dipagi sekali kita sudah terima SMS, warga keberatan kenapa kemudian SKB ini tidak siap sebagai tempat karantina. Sabun saja tidak ada apalagi hand sanitizer tidak ada, tempat cuci tangan tidak ada.

"Ini kan sangat miris, mau karantina orang tapi tidak siap dengan kebutuhannya, kan payah kalau begini," tukasnya.

Lebih jauh papar Politisi Gerinda iya asal Gunungsari ini, mengenai  kebijakan eksekutif soal insentif 200 ribu yang akan diberikan kepada yang terdampak. Ini harus jelas dulu tegasnya. Karena menurut kajiannya, yang terdampak ini siapa saja, tanya dia. Apajah yang terdampak ini keoada masyarakat yang terdampak kehilangan pekerjaan atau mereka yang di karantina. Dan apakah berbentuk uang ataukah sembako dan peruntukan lainnya.

"Ini kan jug belum klir di kita. Karena kita belum pernah diajak duduk bersama oleh pihak eksekutif untuk ini. Kami tidak oernah diajak berbicara secara resmi," kesannya.

Harusnya eksekutif koordinasi dengan kita terkait ini. Ini loh yang dibutuhkan saat ini. Walaupun Bupati sudah menyampaikan padanya pribadi. Tapi kita ini kan lembaga yang memiliki anggota dan pimpinan dan perlu kejelasan asas manfaat dan pengalokasiannya. (Ikhw@N)
Download
Kalangan DPRD, Pertanyakan Realokasi Dana Gendut 60-70 Milyar

1 Response to "Kalangan DPRD, Pertanyakan Realokasi Dana Gendut 60-70 Milyar"

  1. aduh ibu belum baca surat edaran kemenkeu, klu dana dak dintarik ke pusat seluruh proyek, di hentikan tayang, dri sanalah di sungkit ibu

    BalasHapus