Teknis Realokasi Anggaran DAK, BPKP Perwakilan NTB Beri Pendampingan OPD


OPD Teknis Lombok Barat Tengah mengikuti Giat pendampingan BPKP Perwakilan NTB Teleconfrence 

Lombok Barat (Insidelobar.com) - Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2020 tentang Refocusing Kegiatan, Realokasi Anggaran serta Pengadaan Barang dan Jasa dalam rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (covid-19). Inpres ini meminta kementerian untuk mengutamakan alokasi anggaran yang ada guna mempercepat penanganan covid-19 sesuai protokol penanganan.

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) memberi pendampingan melalui Teleconfrence kepada organisasi perangkat daerah (OPD) teknis di Kabupaten Lombok Barat (Lobar) bertempat di Ruang Unit Layanan Pengadaan (ULP) Lobar Selasa, (31/3/20).


Sekda Lobar, H Baehaqi dalam arahannya mengatakan, kegiatan pendampingan ini dilakukan menyangkut adanya penggeseran anggaran untuk penanganan virus corona (Covid-19). Untuk itu, sejumlah OPD, perlu mendapat asistensi terkait surat edaran Kementerian Dalam Negeri tentang semua Dana Alokasi Khusus (DAK) selain yang ada pada Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan itu, diarahkan untuk penanganan Covid – 19.

“Pelaksanaan ini sesuai dengan aturan yang berlaku,” jelasnya.

Edi Sunardi dari BPKP NTB dalam arahannya menjelaskan, sesuai dengan Instruksi Presiden tahun 2020, BPKP diberikan amanah untuk pendampingan mengenai akuntabilitas keuangan dalam rangka penanganan Covid – 19 dan selanjutnya sudah disampaikan surat BPKP No. 366 ke seluruh Gubernur dan Bupati/Walikota untuk penanganan Covid-19 dengan menghubungi BPKP perwakilan guna melakukan konsultasi.

“Dalam rangka melakukan pendampingan ini, sudah dibuat surat edaran Kepala BPKP, isi dari surat edaran tersebut bagaimana fokus-fokus dari akuntabilitas terkait dengan refocusing dan realokasi,” ujarnya.

Menanggapi ini, Kepala Inspektorat Lobar H.Ilham mengatakan, pihaknya tengah membentuk tim untuk melakukan pengawalan dan pembinaan kepada OPD teknis seperti BPBD, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan yang akan membantu untuk mengawal dalam perencanaan proses dan pertanggungjawabannya.

“Untuk nantinya kami mohon kepada pihak BPKP NTB untuk membantu kami dalam hal ini. Lebih lanjut, dilain waktu kita akan tetap melalukan hubungan melalui teleconfrence ini,” tutup Ilham. (ikhw@N)
Download
Teknis Realokasi Anggaran DAK, BPKP Perwakilan NTB Beri Pendampingan OPD

0 Response to "Teknis Realokasi Anggaran DAK, BPKP Perwakilan NTB Beri Pendampingan OPD"

Posting Komentar