Respon Kegelisahan Nelayan, DPRD Lobar Sidak Obyek Pesisir Tanjung Bias


Kalangan DPRD Lombok Barat Tengah Melakukan Sidak Di Kawasan Destinasi Tanjung Bias Desa Santeluk 

Lombok Barat (Insidelobar.com) -Tindaklanjut surat laporan hearing masyarakat Desa Santeluk,  Rombongan DPRD Lombok Barat (Lobar) turun melakukan Inspeksi Mendadak (Sidak) yang di nakhodai Ketua DPRD bersama unsur Komisi l dan Komisi ll. angsung diapresiasi stakeholder terkait.

Sidak terpanggil, menyangkut kegelisahan nelayan di Desa Senteluk Kecamatan Batulayar tersebut lantaran tidak adanya lahan tambatan atau tempat parkir perahu, akibat dtergerus bangunan lapak-lapak di sepanjang pesisir pantai Tanjung Bias. Belasan nelayan berharap agat disishkan bagian sebagai tempat tambat perahu di sekitar lokasi.
Ketua DPRD Lombok Barat Hj. Nurhidayah

Ketua DPRD Lobar Hj. Nurhidayah mengatakan, tak ingin persoalan masyarakat nelayan, pedagang dan pihak Pemerintah Desa berlarut, pihaknya merespond cepat dengan turun Sidak. Hal ini lanjut dia, untuk mengetahui lebih detail obyek persoalan yang mengemuka sehingga tidak menjadi konflik yang berkelanjutan dan harus di tengahi untuk mencarikan jalan keluaranya.

"Yang penting sekarang kami sudah tau masalahnya. Selanjutnya nanti kita buatkan jadwal untuk di mediasi dari unsur stakeholder terkait guna mencarikan jalan keluar, sehingga dlam hal ini tidak ada pihak yng dirugikan," ujarnya Rabu, 4/3/20.

Intinya Dewan sudah menyerap duduk persolan dan masalah ini akan dilanjut dan di mediasi untuk mendapatkan win win solution, pungkas Ketua DPRD.

Sementara, Wakil Ketua Komisi l DPRD Lombok Barat Tarmuji mengatakan, responsif surat laporan pengaduan dari masyarakat yang akan melaju hearing ke DPRD Lombok Barat turun melaksanakan Inspeksi Mendadak (Sidak) terhadap masyarakat pesisir terutama nelayan.

Dengan adanya penataan lokasi kuliner Tanjung bias ini disatu sisi sangat bermanfaat bagi kalangan masyarakat, namun disatu sisi sangat berdampak negatif bagi masyarakat yang memang membutuhkan kawasan itu sebagai tempat parkiran perahu.

"Kami dari Komisi l berupaya untuk mencoba menggali informasi dibawah, sehingga kita tahu titik permasalahannya seperti apa.

Sebagai wakil rakyat, pihaknya berkomitmen untuk mencarikan win win colition baik dari oihak nelayan maupun dari pedagang.

"Nanti akan ada mediasi dari DPRD. Semua stakeholder nantinya akan di undang dari simpul nelayan, simpul pedagang maupun unsur pemerintah desa.

Pemerintah desa lanjut dia, mempunyai payung hukum atau Perdes sehingga berangkat dari itu, mereka melakukan penataan lokasi yang dimaksud.

"sebagai langkah kami untuk mendorong agar mencoba fasilitasi nelayan sehingga komunitas mereka tidak merasa tersisi dari peruntukan lahan parkirnya," tegasnya.

Sejauh ini terang Tarmuji, terjadi mis komunikasi antara nelayan, pemerintah desa dengan pedagang. Persoalan simpang siur informasi  bahwa disinyalir masyarakat nelayan  mau di usir sama pemerintah daerah

"Ternyata informasi itu semuanya tidak benar," jelasnya.

Ditanya apakah pembangunan lapak lapak ini menyalahi sempadan pantai? Itu nantinya akan dikaji, kerena pihaknya juga tidak ingin gegabah misalnya ketika ada payung hukum yang lebih atas tapi kita harus melihat dan kembali ke sisi manfaatnya. Bahkan di Pemerintah daerah akan mulai menarik retribusinya.

"Masalahnya ini kan semuanya sudah dibangun kemudian manfaatnya mamou memberikan peningkatan ekonomo bagi masyarakat setempat.

Anggota Komisi ll DPRD Lombok Barat  H. Abdul Majid menyebutkan, kenapa kemudian perlu win win volution bis memberikan daya manfaat bagi nelayan dan pelaku pariwisata. Nelayan dan pelaku pariwisata akan didudukan bersama untuk bagaimana mereka bisa saling menopang.

"Sehingga kontribusi dari kedua segi yakni sektor pariwisata jalan dan sektor nelayan juga berjalan," tegasnya.

Dengan adanya dana 45 M untuk rehabilitasi kawasan destinasi Senggigi, maka Tanjung Bias sebagai penyangga terdekat dari pada Senggigi akan mendoatkan efek manfaat daripada keberadaan Senggigi itu sendiri, singkatnya.

Sementara, Sahabudin perwakilan nelayan yang dikonfirmasi mengemukakan, sebagai masyarakat yang kesehariannya hanya nelayan, mempunyai harapan yang sama dengan masyarakat lainnya seperti mereka pemilik lapak disini. Minimal kita juga bisa disisihkan lokasi untuk tambatan perahu. Karena sejauh ini kita para nrkayan disekitar kawasan pantai Tanjung Bias harus menepikan perahu jauh dari lokasi ini.

"Kan kami juga butuh bagian lahan untuk tempat parkir perahu. Selama ini harus jauh ke Senggigi dulu untuk menepikan milik kami," ungkapnya.

Menurutnya, kalau kondisi lapak terus penuh seperti ini, maka akan menyebabkan biang masalah yang berkepanjangan kalau saja tidak ada solusi untuk tuntutan kita.

"saya berharap ada solusi dari pihak dewan, Pemda dan instansi agar ada jalan keluar bagi nelayan," pintanya.

Nelayan jelas dia mendukung adanya pengembangan tanjung bias, sebab daerah menjadi lebih maju. Hanya saja jangan sampai keberadaan lapak ini justru menimbulkan masalah bagi nelayan. Karena itu perlu difikirkan ada solusi bersama-sama. Jumlah nelayan yang menambat perahu terdapat belasan bahkan lebih. (Ikhw@N)
Download
Respon Kegelisahan Nelayan, DPRD Lobar Sidak Obyek Pesisir Tanjung Bias

0 Response to "Respon Kegelisahan Nelayan, DPRD Lobar Sidak Obyek Pesisir Tanjung Bias"

Posting Komentar