IPM Rendah, Dewan Tekan Pemda Serius Tangani Sekolah Pinggiran


Wakil Ketua l DPRD Lombok Barat Hj. Nurul Adha Muharrar S.Th.I

Lombok Barat (Insidelobar.com) - Indeks Prestasi Manusia (IPM) Lombok Barat masih jauh tertinggal dibanding daerah lain. Kondisi ini terpaksa harus puas di urutan ke empat di NTB. Hal ini diketahui imbas dari tingginya angka putus sekolah menjadi penyebab rendahnya IPM yang ada.
Penyumbang tertinggi angka kasus putus sekolah notabene daerah-daerah pinggiran yang jauh dari akses pelayanan pendidikan seperti sekolah. Pemda pun diminta lebih serius lagi menangani sekolah di daerah pinggiran. Disamping sekolah negeri, sekolah-sekolah dibawah naungan Kementerian Agama juga harus mendapatkan perhatian serius.

Wakil ketua DPRD Hj. Nurul Adha Muharrar S.Th.I mengutarakan hasil pertemuannya dengan lembaga peneliti yang bekerjasama dengan Australia. Lembaga ini melakukan penelitian di beberapa daerah di NTB termasuk Lobar dalam upaya mendukung NTB gemilang. Salah satunya melalui upaya peningkatan kecerdasan anak-anak di SD dengan membaca.

Lembaga penelitian ini dengan melakukan pemetaan kondisi siswa SD terhadap kemampuan membaca, penyerapan dan calistung. Selanjutnya juga dipetakan anak-anak berkebutuhan khusus. Selain itu mereka juga melakukan pemetaan terhadap kompetensi guru yaitu memberikan pelatihan terhadap guru bagiamana mendorong anak-anak bisa cepat bisa dan gemar membaca. Serta menangani anak-anak berkebutuhan khusus.

Sasaran penelitian tidak hanya sekolah negeri namun juga sekolah dibawah kementerian agama.

"Ternyata kondisi sekolah-sekolah di pinggiran itu sangat memprihatinkan, siswa dan siswi yang sudah kelas I dan II banyak yang belum bisa membaca dan banyak juga yang putus sekolah," ungkapnya.

Namun dari segi kemampuan membaca, kalangan anak di Lobar terbilang bagus dibandingkan daerah lain karena sudah ada program lomba calistung. Akan tapi yang menjadi sorotan, persoalan rata-rata lama sekolah yang perlu dikejar. Rata-rata lama sekolah di Lobar 6.11 tahun sedangkan standarnya 7 tahun.

"Rata-rata sekolah di pinggiran yang masih rendah akibat putus sekolah di pendidikan dasar SD, SMP. Hal ini kebanyakan terdapat di sekolah dibawah kemenag," jelasnya.

Bahkan diakui di beberapa daerah akses pelayanan pendidikan terbatas seperti di Bun Beleng. Seharusnya disini Pemda lebih serius menangani. Sebab jangan sampai menganggap kalau sekolah ini menjadi kewenangan Kemenag.

"Baik sekolah dibawah Dikbud maupun kemenag masuk indikator keberhasilan Pemda," ujarnya.

Pemda kata Nurul harus fokus menangani daerah pinggiran, supaya bisa mengejar 7 tahun rata-rata lama sekolah. Disamping itu perlu meningkatkan kepastian kompetensi guru di semua sekolah. Jangan ada pembedaan antara sekolah formal dan non formal dibawah Dikbud maupun kemenag, pungkasnya.

Sementara itu Plt Kadis Dikbud Nasrun mengakui angka rata-rata lama sekolah Lombok Barat masih tertinggal dibanding daerah lain. Berdasarkan data BPS tahun 2018 angka rata-rata lama sekolah di Lobar mencapai 6,16 tahun. Masih tertinggalnya angka rata-rata lama sekolah ini sangat berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Bahkan akibat rata-rata lama sekolah ini, IPM Lobar masih tercecer pada posisi empat di provinsi NTB dengan angka 67.18. Kalau masalah rata-rata lama sekolah ini tidak mampu didongkrak, maka IPM Lobar bisa- bisa turun lagi.

“Intinya dalam rakor ini agar nyambung antara program pemerintah yang ada di Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) ataupun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dengan program dinas dengan sekolah.
Terutama di angka rata-rata lama sekolah kita masih tertinggal dan itu yang kita mau angkat,” urainya. (Ikhw@N)
Download
IPM Rendah, Dewan Tekan Pemda Serius Tangani Sekolah Pinggiran

0 Response to "IPM Rendah, Dewan Tekan Pemda Serius Tangani Sekolah Pinggiran "

Posting Komentar