Draft LKPJ Pemda 2019, Sejumlah Target Indikator Melemah

Bupati Fauzan Khalid Menyampaikan Draft LKPJ 2019 Yang Diterima Langsung Ketua DPRD Hj. Nurhidayah Didampingi Wakil Ketua l Hj. Nurul Adha Muharrar Pada Paripurna Dewan 

Lombok Barat (Insidelobar.com) - Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Lombok Barat Kamis,  12/3/20, tentang Penyampaian LKPJ untuk memenuhi kewajiban pertanggungjawaban Kepala Daerah yang berisi, pelaporan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan tahun 2019. LKPJ ini berisi informasi yang mencakup penyelenggaraan urusan desentralisasi yang meliputi 6 urusan wajib terkait pelayanan dasar, 18 urusan wajib yang tidak terkait pelayanan dasar, 6 urusan pilihan dan 4 urusan pemerintahan sebagai fungsi penunjang. Substansinya adalah hasil pelaksanaan RKPD Tahun 2019 sekaligus merupakan tahun terakhir dari periode RPJMD tahun 2014-2019.

Bupati Fauzan Khalid memaparkan, Pemerintah Kabupaten Lombok Barat sudah melewati tahun 2019 lalu dengan cukup berat. Ada agenda pemilihan umum, juga masih dalam proses penanganan pasca gempa yaitu Rehab dan Rekon Rumah Masyarakat pasca Bencana Tahun 2018.
Bupati Lombok Barat H. Fauzan Khalid

Sepanjang tahun 2019 lalu, kinerja pemerintahan daerah sudah dilaksanakan secara optimal, walaupun hasil yang diperoleh masih berada di bawah dari target. Namun di balik itu semua, kondisi kita di tahun 2019 lalu itu sudah mulai membaik dari kondisi tahun 2018. Beberapa prestasi tetap dapat kita raih, tetapi di sisi lainnya ada beberapa target indikator justru ada yang melemah.     

"Kondisi tersebut membuat kita terus memperbaiki diri dengan senantiasa melakukan sinkronisasi, sinergi dan memperhatikan komplementaritas antar program di OPD, dengan Pemerintah Provinsi serta Pemerintah Pusat,” kata Bupati Fauzan  di hadapan para Anggota DPRD Lobar, Muspida dan Kepala OPD.

       
Fauzan mengutarakan, meskipun berada dalam tahun yang sulit Pemkab Lobar patut berbangga dengan  ditetapkannya Pemkab Lobar  memperoleh  predikat Terbaik dalam penyusunan dokumen Perencanaan dari Provinsi NTB.
         
Dengan kemampuan fiskal daerah dari aspek pendapatan yang masih tidak proporsional dengan kebutuhan belanja pembangunan,  di Tahun Anggaran 2020 diupayakan skema pembiayaan yang lebih progresif.

“Alhamdulillah mitra kerja kami para anggota DPRD telah memberi persetujuan untuk skema Pinjaman Daerah. Insya Allah kebutuhan pembangunan kita untuk Rumah Sakit, Jalan, dan mengembangkan destinasi wisata bisa kita realisasikan di tahun ini. Demikian pula halnya dengan mengatasi Peneriangan Jalan Umum yang jumlahnya puluhan ribu,” pungkasnya. (W@N)
Download
Draft LKPJ Pemda 2019, Sejumlah Target Indikator Melemah

0 Response to "Draft LKPJ Pemda 2019, Sejumlah Target Indikator Melemah"

Posting Komentar