DPRD Dukung Perjuangan GTKHNK Ke Pusat


Wakil Ketua l DPRD Lombok Barat Hj. Nurul Adha Muharrar Menerima Bentuk Dukungan Dari GTKHNK Untuk Disampaikan Ke Pusat

Lombok barat (Insidelobar.com) - Puluhan Guru Tenaga Kependidikan Honorer Non Kategori usia di atas 35+ tahun hearing ke DPRD Lombok Barat
kukuh minta diangkat sebagai PNS menggunakan surat Keputusan Presiden (Keppres). Selain itu mereka meminta dukungan agar tenaga guru honorer di bawah 35 tahun agar di berikan UMK.

Hearing forum GTKHNK 35+ yang diterima di ruang didang utama DPRD Lobar tersebut, ditetima langsung Wakil Ketua l Hj. Nurul Adha Muharrar S.Th.I, anggota Komisi lV Lalu Irwan, Kepala BKD Suoarlan dan Kepala Bidang TKD Dikbud H. Ahmad Suja'i.

Wakil Ketua l Hj. Nurul Adha Muharrar S.Th.I menuturkan, soal permintaan teman teman GTKNHK 35+ agar DPRD Lobar bisa membantu untuk menyuarakan aspirasi mereka. Namun jika melihat persoalan ini semuanya terkait regulasi pusat. Untuk itu, kita juga tidak bisa terlalu memaksa pusat misalnya menyesuakan kehendak sesuai permintaan kawan guru ini. Tetapi yang  DPR lakukan adalah akan tetap membantu menyuarakan saja," ujarnya.

Untuk menyuarakan aspirasi ini, mudah mudahan kita ada kesempatan untuk ke Kemendikbud dengan membawa rekomendasi yang di sampaikan oleh guru ini.

"Kalau kami ke Kemendikbud kemungkinan rekomendasi ini akan di bawa. Kemudian bisa saja bersama DPRD lainnya. Bahkan kemungkinan, bisa juga ke Kemenpan untuk membawa harapan para guru yang dimaksud," tegasnya.

Sepertinya belum ada jalan terang agar mereka bisa diangkat PNS. Tetapi Alhamdulillah dari Daerah sebenarnya sudah memberikan harapan baru tentang alternatif lain supaya guru guru honorer kita yang sudah masuk GTD.

"Dari Dikbud memberikan penjelasan agar tenaga honorer guru bisa diberikan tambahan honor misalnya dari regulasi yang mengatur tentang penambahan honor untuk guru honorer melalui dana BOS.

Selain itu alternatif lain bahwa teman teman teman guru honorer ini bisa juga  ikut tes PPG sehingga bisa mendaoatkan sertifikasi.

"Saya kira ini menjadi peluang peluang yang bisa menjawab sementara soal aduan mereka," pungkasnya.

Sementara Ketua ll Guru Tenaga Honorer Kependidikan (GTHNK) Junaidi SPd menjabarkan, menuntut guru guru honorer diatas 35 tahun menjadi CPNS atau PNS melalui Kepres. Selain itu memberikan UMK bagi guru guru honorer yang umur 35 ke bawah.

"Tuntutan ini ke Pusat dan bukan ke Daerah. Hanya saja kami meminta DPRD untuk menyambungkan aspirasi ini ke Pusat," terangnya.

Berdasarkan data guru honorer yang tergabung sementara ini sebanyak 300 lebih orang. Jumlah yang datang hearing ini merupakan perwakilan dari semua Kecamatan.

"Kami hanya melibatkan 5 orang guru setiap Kecamatan untuk hearing sekarang," ungkapnya.

Sebelum hearing ini kata dia, pihaknya sudah pernah mendatangi Bupati dan Plt Kepala Dinas Dikbud serta ke Ketua PGRI untuk menyampaikan nasib guru guru honorer saat ini.

"Alhamdulillah Bupati, Dikbud maupun Ketua PGRI sangat merespon positif," terangnya.

Kita semua berharap kepada Lembaga Legislatif disini untuk dapat mendukung agar dimintakan ke Presiden. Karena kata dia, masalah ini bukan digerakan berada di Kab. Lobar saja tetapi ini gerakan seluruh Indonesia. (Ikhw@N)
Download
DPRD Dukung Perjuangan GTKHNK Ke Pusat

0 Response to "DPRD Dukung Perjuangan GTKHNK Ke Pusat"

Posting Komentar