Bupati: Spesifikasi Pengelolaan DD - ADD Harus Sesuai Koridor dan Tanggungjawab


Bupati H. Fauzan Khalid Tengah Menekan Kepala Desa Se Lombok Barat Untuk Mengikuti Petunjuk Penggunaan DD - ADD Sesuai Dengan Prosedur Prosedur Pada Acara Sosialisasi Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa

Lombok Barat (Insidelobar.com) - Bupati Lombok Barat, H.Fauzan Khalid meminta, dana desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) harus benar-benar dipertanggungjawabkan.        Pertanggungjawaban itu utamanya yang berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa baik DD yang bersumber dari APBN maupun ADD dari APBD.

Dana yang dikelola ini adalah dana negara dan dana masyarakat. Dengan begitu, dana ini pada setiap pengeluarannya supaya bisa dipertanggungjawabkan.

“Berbuat baik tidak cukup dengan niat, tetapi butuh dukungan pertanggungjawaban baik administrasi maupun prosedur tahapan-tahapannya harus bisa dipertangungjawabkan,” ungkap Fauzan saat membuka acara Sosialisasi Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa di Desa dan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KBPU) di Senggigi, Kamis (12/2/2020).

Secara rinci kata Fauzan, terkait dengan pertanggungjawaban DD dan ADD ini, ada empat hal yang sangat perlu dipedomani oleh kepala desa (kades). Pertama terkait dengan pekerjaan fiktif. Jika hal itu terjadi, maka tidak ada jalan pemeritah daerah untuk memberikan bantuan lagi.

“Tolong temen-temen Kades agar bisa diatensi dan diperhatikan, karena akan menjadi resiko besar,” tegasnya di hadapan Tim Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), Tim Kemenkeu, Bapenas, Tim PJPK Proyek KBPU PJU Lombok Barat, sejumlah Kepala OPD serta seluruh Kepala desa se-Lombok Barat.

Hal kedua wanti Fauzan, berkaitan dengan kurangnya volume. Hal ini juga butuh atensi. Jika ini terjadi, solusinya meminta kekurangannya itu dicukupkan terkait spesifikasi barang dan dikembalikan uangnya ke kas negara.

Selain itu menyangkut pajak. Tapi untuk Kepala Desa se-Lombok Barat, semua memungut pajak. Namun tidak semua disetor ke negara. Kemungkinan ini bisa dilihat menjadi dana taktis di desa, meskipun ini berpotensi menjadi sebuah temuan. Metode pemungutan pajak juga banyak yang keliru. Langsung dipungut sebesar 11,5 persen. Hematnya, seharusnya 10 persen dulu, baru 1,5 persen.

“Ini harus disetor ke negara, 10 persen ke daerah dan 1,5 persen ke pemerintah pusat,” tegas bupati.

Selanjutnya, Fauzan menyebut terkait dengan masalah silva. Silva sering juga tidak disetor ke rekening. Dia mengaku tidak tahu apakah silva ini dipakai untuk membangun atau diarahkan kemana.

“Yang pasti ini tidak boleh, harus dikembalikn ke APBdes dan APBdes perubahan tahun berikutnya. Ini rekan-rekan Kepala Desa, empat hal penting yang saya sampaikan,” tegasnya.

Fauzan berharap, ke depan desa bisa diaudit sekali setahun, kendati SDM dinilai sangat kurang, terutama kurangnya auditor dan  tenaga yang memiliki kapibilitas di Inspektorat, tutupnya. (Ikhw@N)
Download
Bupati: Spesifikasi Pengelolaan DD - ADD Harus Sesuai Koridor dan Tanggungjawab

0 Response to "Bupati: Spesifikasi Pengelolaan DD - ADD Harus Sesuai Koridor dan Tanggungjawab "

Posting Komentar