Kebijakan Pemda Atas Wacana Pusat, Seluruh Tenaga Honorer Dipertahankan


Asisten lll Bidang Umum dan Kesra H.  Mahyudin

Lombok Barat (Insidelobar.com) - Wacana kebijakan pusat menghapus tenaga honorer dan tenaga kontrak derah masih simpang siur. Namun demikian informasi ini dinilai isu dan mendapat penangguhan Pemkab Lombok Barat (Pemkab Lobar) tetap di pertahankan. Kini ratusan tenaga honorer dan kontrak lingkup Sekretariat Pemkab Lobar aakhirnya bisa bernafas lega.

Asisten lll Bidang Umum dan Kesra H.  Mahyudin mengatakan,  informasi kebijakan pusat yang simpang-siur beberapa pekan sebelumnya, tentu saja saja secara psikologis memicu kegelisahan para honorer di daerah. Namun, setelah setelah dilakukan sosialisasi dan pembinaan, Pemkab Lobar tetap mempertahankan dan tidak ada penghapusan.

“Kami dari pemerintah daerah tetap tegas hingga tidak ada yang namanya penghapusan tenaga honor atau kontrak. Para tenaga honorer silahkan tetap bekerja seperti biasa, tidak perlu cemas,” katanya saat memberikan pencerahan kepada ratusan tenaga honor dan kontrak di Aula Utama Kantor Bupati di Giri Menang-Gerung, Jumat, (21/2/2020).

Penjelasan mantan Kepala BPKAD Lombok Barat tersebut disambut aplause atau tepuk tangan para tenaga honorer dan kontrak ini langsung memberikan aplaus meriah.
Menyinggung kenaikan gaji, pihaknya akan tetap perjuangkan. Keinginan menaikkan gaji tersebut, Pemda Lobat kemudian akan mempertimbangkan  dan tentu akan disesuaikan dengan melihat kondisi keuangan daerah.
Tidak menutup kemungkinan soal kenaikan gaji ini akan menjadi topik pembicaraan pada level rapat setingkat Bupati.

“Kami belum berani memutuskan, karena perlu pembahasan dampak baik dan buruknya. Ini menjadi bahan pertimbangan kebijakan,” tegas Mahyudin.

Kendati begitu lanjut dia, dirinya berharap, para honorer tetap bekerja sesuai tupoksi masing-masing.

“Kebersamaan dan silaturahmi tetap kita jaga, meskipun kita nanti sama-sama makan nasi bungkus, tak perlu mewah, yang penting kebersamaan,” ajaknya.

Sementara, Kepala Bagian Umum H.  Suherman menambahkan, kebijakan atau wacana pusat menghapus tenaga honorer justru akan ditolak Pemkab Lobar. Sebab eksistensi para tenaga honorer menjadi sangat penting dan dibutuhkan.

“Sesuai kebijakan kita, mereka tetap kita butuhkan dan akan dipertahankan,” tegas Herman.

Menurutnya, total keseluruhan tenaga honorer plus tenaga guru di Lombok Barat yang tercatat, mencapai ribuan orang. Di lingkup Sekretariat saja tenaga honor mencapai 171 orang dengan upah Rp 750 ribu per orang. Jika honorer dinaikkan gajinya maka bisa dikalkulasikan serta akan berdampak pada keuangan daerah dari dana APBD.

Salah seorang tenaga honor daerah Dian misalnya berharap agar gajinya bisa dinaikkan. Ia mengaku lebih lega dan bahagia jika gajinya dinaikkan.

“Kalau gaji dinaikkan, saya lebih lega. Honor tidak dihapus saja sudah lega, terlebih pemda menempatkan kebijakan soal gaji ikut dinaikan,” pungkas Dian yang kesehariannya di staf di Sekretariat TP PKK Lombok Barat ini. (Ikhw@N)
Download
Kebijakan Pemda Atas Wacana Pusat, Seluruh Tenaga Honorer Dipertahankan

0 Response to "Kebijakan Pemda Atas Wacana Pusat, Seluruh Tenaga Honorer Dipertahankan "

Posting Komentar