Jatuhkan Pariwisata NTB, APH Kecam Statmen Berlebihan Segelintir Pihak Provinsi Soal Kasus Penari Striptis


Ketua Asosiasi Pengurus Hiburan Senggigi Suhermanto 

Lombok Barat (Insidelobar.com) -
Asosiasi Pengusaha Hiburan (APH) Senggigi, Lombok Barat menyayangkan statmen segelintir pihak yang terlalu membesar-besarkan kasus penari striptis. Bukannya mereka meredam dan menenangkan suasana, melainkan membuat tambah gaduh.
Padahal diketahui bersama bahwa kasus ini sendiri tengah dalam proses penanganan pihak Kepolisian. Tanpa sadar, dengan statmen-statmen tersebut justru menjatuhkan dunia pariwisata NTB.

Demikian ditegaskan Ketua APH Senggigi, Suhermanto kepada wartawan ditemui di Udayana  Mataram 16/2/20.

Menurutnya, kasus ini diduga dimanfaatkan segelintir pihak yang menunggangi persoalan ini untuk kepentingan politis. Seharusnya para pemangku kepentingan dalam hal ini pemerintah, membahas hal-hal yang jauh lebih produktif. Seperti bagiamana mempersiapkan diri menghadapi perhelatan MotoGP tahun 2021. Termasuk pemerintah harus mempersiapkan daerah-daerah penyangga KEK dan MotoGP seperti Lobar,  Lotim dan daerah lainnya.

"Kenapa sebaiknya tidak menyiapkan diri untuk menjemput KEK Mandalika dan MotoGP ini. Ini yang harus dicermati oleh Pemerintah Provinsi," tekannya.

Ia menegaskan, tempat hiburan Senggigi tidak pernah melegalkan penari telanjang atau naked dence. Striptis kata dia bukan penari telanjang dan APH sangat mengecam keras atas kasus ini.  Ia yakin pemilik maupun menegement Metzo tidak melakukan apalagi menyelenggarakan tarian tersebut. Biarkan dulu kata dia proses penyidikan oleh pihak Polda berjalan dengan baik.

"Mari kita hargai dan kita juga akan kawal proses tersebut dengan baik. Ada kemungkinan yang diduga pelaku sebenarnya mereka menjadi korbannya bagi sekelompok orang yang memiliki penyimpangan seksual. Kita juga berharap untuk mengusut hingga tuntas siapa pemesannya. Jika pemesannya tidak diproses, bisa jadi akan ada korban-korban lain," tegas dia.

Kasus ini kata Suhermanto, sama seperti pedofil. Dengan kasus ini pihak pengusaha hiburan akan lebih waspada kedepan," tambahnya.

Sunghih disayangkan, ditengah proses hukum ini justru segelintir pihak membesar-besarkan. Seharusnya sejumlah pihak terkait tidak ikutan intervensi atau paling tidak memberikan solusi.

"Sebaiknya mereka tidak perlu intervensi, karena dalam statmennya, pak gubernur itu sangat arif sebagai pemimpin. Kasus ini tengah proses hukum, jadi biarkan saja dulu proses berjalan. Kami minta statmen masalah ini distop (Cooling down) berstatmen, karena yang diributkan ini aib bukan nama baik daerah. Bukannya fokus  bagiamana persiapan MotoGP 2021," tegas dia.

Langkah selanjutnya, dalam waktu pihaknya akan bersurat ke Gubernur untuk meminta waktu Silaturahmi. Selain itu ia juga berencana bersurat ke DPRD. Menurutnya, berbagai statmen tersebut seolah mempersekusi dan mengorbankan Lobar, seolah-olah Pemerintahnya tidak becus mengurus lobar. Hal ini justru membuang energi yang berimbas terhadap daerah karena mengumbar aib sendiri yang seharusnya ditutupi (lokalisir).

"Tapi ini malah orang luar tahu, berarti mereka suka keburukan. Kalau itu dibesar-besarkan, apa maksud mereka?, Apa maksudnya ini,"tegas dia.

Terutama kesal dia, selaku pengusaha menyayangkan kualitas segelintir pejabat di provinsi yang dipilih. Dirinya sangsikan akan kemajuan NTB kedepan.

"Sepandai apapun seorang Gubernurnya, jika yang menjalankannya tidak punya kemampuan dan hanya bisa menyalahkan. Maka kemungkinan dengan event sekelas apapun akan sia-sia. Kami pengusaha yang turut andil besar menggerakkan ekonomi daerah, jangan dipandang sebalah mata dan diremehkan. Semestinya yang di provinsi membantu bukannya jalan sendiri-sendiri," tukasnya.

Soal legalitas lanjut Suhermanto, banyak jumlah cafe abu abu diluar Senggigi.  Jumlahnya ratusan banyaknya, kenapa terkesan diam dan pura pura tutup mata. Segera dipantau dan ditindak keberadaanya. Kalau hiburan malam di Senggigi punya asosiasi dengan jumlah anggota 17 pengusaha yang berizin. Yang 17 ini pun tidak murni Karaoke, namun ada yang diskotik, diskotik dan pub, pub dan restoran, karaoke dan restoran. Sementara diluar Senggigi banyak hiburan illegal.

"Kacau kalau begini. Kenapa justru Senggigi yang diobok-obok. Sedangkan di tempat lain seolah tutup mata," bebernya.

Kalau dibanding Senggigi, keberadaan hiburannya terlokalisir, berbeda dengan di kota. Bahkan diduga tak terdata. Sedangkan di Senggigi, dipantau bea cukai. Sementara di kota, kenapa terkesan dibiarkan.

"Siapa yang backup itu, tegasnya mempertanyakan. Kalau Senggigi ditindak, di kota pun harus ditindak dan diperlakukan sama," pintanya.

Lebih jauh dikatakan, yang seharusnya dilakukan sekarang pihak Pemprov dan DPRD harus betul-betul tajam mempersiapkan daerah-daerah pendukung penyelenggaraan MotoGP tersebut. Gili-gili yang ada dipercantik, kawasan Senaru dibenahi. Begitu pula di Lotim ada Gili Kondo dan kawasan pantai surga dipercantik karena Disana sudah ada investasi. Termasuk kawasan Sekotong Lobar, banyak Gili yang butuh pembenahan. Penanganan kawasan ini harus diprotektif oleh provinsi lalu diterjemahkan oleh daerah masing-masing.

"Sebab kalau dibiarkan sendiri, berdiri sendiri KEK dan MotoGP ini maka akan berantakan Even internasional, kalau sekali Even ini gagal tidak akan pernah lagi datang ke NTB," jelas pengurus IMI NTB ini.

Pihaknya juga menyambut baik ketua PHRI saat ini, karena akan diajak berkolaborasi dengan travel agen, peramu wisata dan APH untuk membangun Senggigi dan pariwisata Lombok-NTB, dimana targetnya tahun 2021 sebagai tuan rumah MotoGP. Dimana pihak Ketua PHRI akan mendatangkan ratusan investor ke NTB. Menurutnya, Kalau para pihak terkotak-kotak, maka daerah tidak akan pernah maju.

Terpisah , pihak Pemda melalui Asisten II Hj Lale Prayatni menegaskan pemda segera melakukan upaya pendekatan kepada para pengusaha hiburan serta pihak terkait. Langkah ini untuk mencegah bola liar kasus penari striptis. Langkah Pemda, salah satunya segera mengundang para pengusaha.

"Langkah Pemda segera mengundang para pengusaha hiburan" tegas dia.

Sementara, Plt Kasatpol PP Agus S.  menegaskan, pihak satpol PP siap untuk menindaklanjuti instruksi Bupati untuk membentuk tim investigasi.

"Intinya kami siap tindaklanjuti,"tegas dia.

Sejauh ini belum ada koordinasi dengan OPD terkait untuk langkah tindaklanjut, sebab kemungkinan masih menunggu proses hukum di kepolisian. (Ikhw@N)
Download
Jatuhkan Pariwisata NTB, APH Kecam Statmen Berlebihan Segelintir Pihak Provinsi Soal Kasus Penari Striptis

0 Response to "Jatuhkan Pariwisata NTB, APH Kecam Statmen Berlebihan Segelintir Pihak Provinsi Soal Kasus Penari Striptis"

Posting Komentar