Hapus Beban Daerah, Randis Tak Layak Pakai Akan Dilelang


Sejumlah Aset Daerah Yang Terpakir Di Halaman Pol PP Yang Dikumpulkan Oleh Tim

Lombok Barat (Insidelobar.com) -  Pemerintah Daerah Lombok Barat  berencana akan mulai merapikan dan melakukan penertiban terhadap Kendaraan Dinas (Randis) yang sudah melampaui masa. Langkah ini dinilai dapat keluar dari beban Daerah terhadap biaya perpanjangan dan pajak, biaya perawatan dan biaya onderdil serta biaya lainnya atas Randis tak layak pakai. Sedangkan Randis yang tidak terpakai akan dilelang salah satu Randis ex Dewan jenis chevrolet.

Kepala Bidang Aset, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daeah (BPKAD) Fauzan Husniadi mengatakan, rencana Pemerintah Daerah (Pemda) yang akan melimpahkan penanganan Kendaraan Dinas (Randis) di tangan aset akan segera ditindaklanjuti. Menurutnya,  masalah Randis ini  menjadi temuan yang selalu berulang.

"Saya tidak menjastis atau menilai teman teman lain di OPD, tetapi permasalahan Randis itukan menyangkut biaya perpanjangan pajak dan perawatannya selalu ada dan termasuk menyangkut biaya lainnya," jelasnya.

Tapi yang jelas akan kita rapikan dan tertibkan karena jangan sampai menjadi beban daerah. Kalau memang sudah waktunya akan kita lelang saja karena jangan sampai anggaran dan biaya segala macam tetap berjalan. Ini dianggarkan terus sementara kendaraannya tidak digunakan dan tidak bermanfaat.

"Ini sudah diibstrusikan oleh Bupati agar Randis yang tak layak pakai dan sudah waktunya untuk dilelang saja," ungkapnya.

Yang jelas berdasarkan regulasi, khusus roda dua berlaku hingga 5 tahun dan mobil 7.tahun. Setelah Randis ini sudah tiba waktunya untuk dilelang maka OPD mengajukan ke Asset dan nantinya akan ditindaklanjuti di PKB Rumak. Atas dasar rekomendasi merek utulah yang akan kami ajukan ke kantor lelang. itu mekanismenya dan bayarnya langusung di tempat termasuk Randis dewan yng dulu yang ex jenis chevrolet termasuk sudh teman di OPD yang akan mengajukan, kata Kepala Aset ini.

Ironisnya lanjut dia, ada pula sejumlah Randis yang tidak dibayarkan hingga sampai sekian tahun. Selain yang 2  hingga lima tahun pun ada yang tidak mengurus soal pajaknya padahal Randis Randis itu tetap disediakan anggaran untuk lain lainnya.

"Masalah anggarannya jangan tanya saya, karena anggaran jelas ada di masing masing OPD dan pastinya untuk kebutuhan operasionalnya tetap ada," ungkapnya.

Dikatakan mantan Kepala Damkar ini yaitu, jumlah Randis hingga saat ini yang sudah teregister di Aset dirata rata ada 5 per OPD. Pun jumlah ini mencapai ratusan unit yang kita punya dikali sekian banyak OPD. Sekarang, untuk memutus temuan itu termasuk temuan BPK agar lebih baik kedepannya, sehingga pembayaran perpanjangan STNK dan pajak itu akan kami tarik semua ke BPKAD.

"Jadi akan kami tarik sesuai perintah Bupati untuk dijadikan satu pintu,  sehingga tidak ada keterlambatan lagi," akunya.

Sekarang surat tegurannya Bapenda Provinsi masuk ke BPKAD yang menyangkut masalah pajak dan perpanjangannya. Dengan surat teguran itu kita akan sampaikan lagi ke masing masing OPD bahwa untuk bukti pemakaian Randis ini belum terbayarkan.

" Tapi kan Dikira kami belum siapkan anggaran padahal anggarannya ada di masing masing  OPD," jelasnya.

Mengenai pemakaian Randis ini lanjut Fauzan, mempunyai masa. Jadi  sekarang ini untuk jenis roda empat selama 7 tahun dan boleh melakukan pelelangan dan itu harus secara terbuka. Yang boleh diberikan langsung itu Kecuali Bupati dan Wakil Bupati saja sedangkan yang lainnya harus pelelangan terbuka.

Tentunya pelelangn ini harus melalui pertimbangan setelah sudah berlalu 7 tahun maka ada harus melakukan pengujian di PKB. Jika kondisinya dibawah 50 persen baru boleh dilelang dan kalau diatas itu tidak boleh dilelang. Sedangkan untuk Randis roda 2 diberlakukan sepanjang 5 tahin pemakaian.

"Saat ini sudah ada sejumlah Randis yang akan ditarik. Kami sedang melakukan pengajuan untuk pelelangan hanya saja untuk pengajuan di KPKN itu banyak antriannya dan sangat lama karena itu se NTB soalnya.  (Ikhw@N)

Download
Hapus Beban Daerah, Randis Tak Layak Pakai Akan Dilelang

0 Response to "Hapus Beban Daerah, Randis Tak Layak Pakai Akan Dilelang"

Posting Komentar