Warga Tuding BPKAD Tak Patuh Hasil Putusan Pengadilan


Warga Jagaraga Herman


Lombok Barat (Insidelobar.com) -
Dianggap tidak Sigap menentukan sikap, Warga Desa Jagaraga mendesak  pihak Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah agar menertibkan lahan Aset milik Pemda secara umum seperti yang ada di Narmada, Lembar dan lahan di Dusun Tegal Desa Jagaraga dan sejumlah lahan ditempat lain yang ada di Lombok Barat sesuai hasil amar putusan pengadilan.

Untuk itu, BPKAD jangan sekadar gertak sambal melakukan penertiban Aset tersebut. Pasalnya, setelah mengirimkan surat perintah (SP) pertama sebulan lalu, sampai saat ini belum ada lagi SP kedua.  Langkah tegas pemda diperlukan agar warga tidak membuat masyarakat mengambang dan tidak  jelas  penyelesaiannya.

Warga Jagaraga Herman menegaskan, sejatinya BPKAD ini agar secepatnya turun melakukan penertiban atau dengan turun ke lokasi mematok dan memasang Plang di semua lahan yang seharusnya milik Daerah.

Sebab kalau tidak, justru akan memperpanjang konflik ditengah masyarakat. Pasalnya, warga Jagaraga sendiri kerap membahas kepemilikan Aset ini, sehingga antara warga satu dengan yang lainnya terjadi pro dan kontra terhadap masalah ini.

"Intinya, BPKAD ini turun melakukan patok lahan ini supaya kelihatan mereka menjalankan amar putusan pengadilan," ujarnya saat ditemui Senin,13/6/20.

Sejuh ini lanjut dia, belum ada yang diperbuat oleh orang Aset sepanjang putusan pengadilan itu. kapan mereka turun,  herannya. Aset ini tidak menjalankan putusan pengadilan tukas Herman. Kalau sampai hari ini dibuat berlarut dan berlarut, kan payah kalau terus begini.

"Atau BPKAD ini, sudah dibuat"Jangan Jangan" kesannya. Segera bergerak sajalah untuk mengambil tindakan," pinta dia.

Pemasangan Plang saja tidak ada. Melainkan hanya janji janji tapi tidak nampak implementasinya. Kalau memang sudah ada putusan pengadilan, kenapa diam dan tidak berani nengambil tindakan. Untuk sekedar patok lahan ini saja tak berani dilakukan.

"Ayok di patok saja lahannya, supaya jelas apa apa ini," ajaknya.

Status lahan ini kan milik Pemda kata Herman. Perkara orang yang menduduki lahan ini  dia bayar ke siapa itu perkara lain. Yang penting lahan ini ditertibkan  dulu.Kalau misalkan mau bertahan atau dengan mengajak ribut, itu sebenarnya  tidak masuk akal dan tidak persoalan lagi kalau orang Aset ini mengambil tindakan.

"Kan susah jelas lahan ini adalah Asetnya Pemda dan harus dikembalikan ke Pemda," tegasnya.

Misalkn kalau ada proses tahapan aturan seperti SP l,  SP ll dan lainnya.  Ini kan yang baru dijalankan hanya SP l dan SP ll nya mana, ada apa dengan Aset ini.

"Ada apa dengan Aset ini," herannya.

Lihat saja lahan milik Daerah di Jagaraga itu, justru sejumlah warga sudah lebih sigap dan memasang Plang bahwa lahan itu diklaim milik pribadi. Lalu Pemerintah dimana dan kerja apa," tandas Herman.

Kepala BPKAD Lombok Barat Fauzan Husniadi yang dikonfirmasi media ini melalui handpone via Whatsapp memilih diam. Mantan Kepala Damkar ini hanya membaca namun tidak di gubris dan tidak terkonfirmasi. (Ikhw@N)
Download
Warga Tuding BPKAD Tak Patuh Hasil Putusan Pengadilan

0 Response to "Warga Tuding BPKAD Tak Patuh Hasil Putusan Pengadilan "

Posting Komentar