Konsekuensi Proyek Molor, Wabup Ancam Mundurkan OPD


Wakil Bupati Lombok Barat Secara Tegas Menyoroti Kinerja OPD dan Ancam Mundur Atau Dimundurkan Jika Tak Bisa Selesaikan Proyek 
Agenda Rapim 2020

Lombok Barat (Insidelobar.com) - Pengarahan Wakil Bupati Lombok Barat Hj. Sumiatun pada Agenda Rapat Pimpinan 29/1/20 di Aula Kantor Bupati, semprot seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang memiliki proyek di 2020 ini. Pasalnya hingga kini progress input Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) berbasis Web yang dilakukan para OPD masih sekitar 70,8 persen. Sedangkan batas waktu menginput SiRUP itu hingga 31 Januari mendatang. Padahal katanya, Bupati Lobar sudah menegaskan agar pelaksanaan persiapan lelang proyek harus lebih awal dilakukan.

Sumiatun menilai para OPD ini tidak pernah belajar dari pengalaman selama dari tahun ke tahun, sehingga selalu saja pelaksanaan proyek terlambat,  karena keterlambatan pengurusan dokumen lelang.

“Saudara (para Kepala OPD) seakan-akan tidak pernah mau belajar dari kesalahan sebelumnya,” kritiknya.

Bagaimana tidak lanjut mantan ketua dewan inj, karena keterlambatan itu selalu saja membuat proses pengerjaan proyek pun terlambat. Bahkan terburuk hingga terjadi putus kontrak akibat pengerjaan yang tak selesai. Hal ini yang tidak dingginkan oleh Sumaitun kembali terjadi.
Sehingga ia memprigati tegas seluruh kepala OPD pemegang royek agar kejadian serupa tidak terulang kembali.

“Kali ini saya mengultimatum kepala OPD kalau masih saja terjadi serupa dan tidak mampu. Saya persilahkan, saudara mundur atau dimundurkan dari Jabatannya,” tegasnya. 

Menurutnya, ini menjadi konsekuensi kepala OPD sebagai penanggungjawab proyek. Sehingga tidak ada alasan proyek itu tidak selesai.
Sementara itu berdasarkan data ULP Pengadan barang dan Jasa Setda Lobar di anggaran 2020 ini, total paket proyek mencapai 118 paket. Terdiri dari 72 berupa konstruksi dan 10 paket konsultasi dan 36 paket pengadaan barang dan jasa.

Sebelumnya Kepala ULP dan Pengadaan Barang Jasa Setda Lobar, Ahad Legiarto memaparkan progress persiapan dokumen lelang dari OPD. Sejauh ini baru sekitar 70,8 persen pengimputan dokumen ke SiRUP oleh OPD.

“Mudah-mudahan sisanya ini bisa terkejar sampai tanggal 31 Januari besok. Mohon dukungan kepala OPD untuk memantau admin SiRUP-nya,” imbaunya.

Demi mencapai target 100 persen di akhir Januari ini. Pihaknya siap membantu OPD mengentri SiRUP OPD jika mengalami kesulitan. Sebab harusnya akhir Januari ini sudah ada SK penujukan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Pejabat Pembuat Komitemen (PPK). Sesuai dengan schedule pengadaan barang dan jasa.

“Kalau ada kesulitan bisa mengentri di bagian barang dan jasa ,” sarannya.

Meski demikian diakuinya ada beberapa OPD yang sudah 100 persen mengentri SiRUP-nya. Diantaranya Bappeda, Sekretariatan DPRD, Kecamatan Sekotong, Narmada, BKDPSDM, Dukcapil, dan Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah.

“Kami ucapkan terima kasih,” ujarnya.
Selain itu untuk tender konstruksi, Ahad mengingatkan pihak perencana agar segara menyerahkan dokumen lelangnya kepada pihaknya. Agar percepatan tender konstruksi bisa segera dilakukan, pungkasnya. (Ikhw@N)
Download
Konsekuensi Proyek Molor, Wabup Ancam Mundurkan OPD

0 Response to "Konsekuensi Proyek Molor, Wabup Ancam Mundurkan OPD"

Posting Komentar