Indisipliner, 15 Aparatur PNS Lobar Diberhentikan

Kepala BKD-BPSDM Lombok Barat Suparlan

Kegiatan Rapim Di Aula Kantor Bupati Lombok Barat 

Lombok Barat (Insidelobar.com) -
Pemerintahan Lombok Barat semakain tegas dan serius menangni Indisipliner PNS. Hal tersebut dibuktikan penjatuhan sanksi kepada 15 aparatur PNS selama dua terakhir antara 2018 dan 2019. Tindakan tersebut sejalan dengan kebijakan pemerintah yang terus mendorong  peningkatan kinerja aparatur negara untuk lebih disiplin sehingga pelayanan terhadap masyarakat dapat lebih baik lagi.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah dan Badan Peningkatan Sumber Daya Manusia (BKD-BPSDM) Suparlan mengungkapkan, terkait pelanggaran disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS) di jajaran Pemerintahan Kabupaten Lombok Barat, terhitung sejak 2018 hingga 2019, pelanggaran ini mengalami peningkatan terutama menyangkut disiplin dalam bekerja.

Untuk tahun 2018 terdapat 10 kasus pelanggaran sedangkan di 2019 diketahui sebanyak 31 kasus pelanggaran.

"Data ini bersumber dari Kepala disejumlah OPD dan angka pelanggaran mengalami peningkatan," ungkapnya di tengah Rapim Rabu, 29/120 di Aula Kantor Bupati.

Atas sanksi pelanggaran tersebut, Pemda telah bertindak dan menjatuhkan hukuman 7 orang PNS telah diberhentikan. Demikian kenaan sanksi yang diberlakukan bagi PNS yang bermalasan masuk kerja. Jadi tidak tepat rasanya ketika dulu saat penyampaian pada refleksi akhir tahun kalau kami tidak tegas menindak aparatur yang tidak disiplin ini.

"Kami tetap harus tegas memberlakukan sanksi atas meski dengan pemberhentian," tukas dia.

Tetapi sesuai soal pemberhentian ini lanjut Suparlan, ada memang yang harus dibuka dan ada pula yang dirahasiakan. Namun walaupun sudah ada wacana di BKD untuk mengumumkan nama yang bersangkutan untuk diberhentikan, lagi lagi karena dalam aturan tidak membolehkan, karena hukuman disiplin itu bersifat rahasia.

"Karena sifatnya rahasia, itu yang menyebabkan kami harus tidak mengumumkan nama nama tersebut," terangnya.

Sedangkan di tahun 2019, terdapat 8 PNS yang diberhentikan dengan hormat maupun tidak hormat. Oleh sebab itu, BKD mengajak semuanya khususnya kepala OPD untuk menyampaikan kepada Kepala Bidang, Kasubdit, Kasi dan kepada seluruh jajarannya agar tetap menghimbau  bawahannya untuk melaksanakan ketentuan dalam PP 53 tahun 2010 tentang disiplin PNS sesuai dengan Perka Kepala BKN nomor 2010 tentang petunjuk pelaksanaan dan PP 53 2010.

"Sanksi ini lebih dihadapkan kepada PNS yang tidak masuk kantor tanpa alasan yang jelas," tegasnya.

Dikatakannya, Di PP 53 itu jelas sekali isinya, terdapat 3 hukuman disiplin di tingkat berat merupakan kewenangan Bupati dan pelanggaran disiplin di tingkat sedang merupakan kewenangan Kepala OPD dan Pelanggaran tingkat ringan yaitu kewenangan atasan.

"Itu semuanya berjenjang, tidk serta merta langsung ditindak," ucapnya.

Selama 5 hari tidak masuk, maka akan dilakukan teguran lisan dan dituangkan secara tertulis. Jika tidak diindahkan selama 10 hari akan disurati lagi dan setelah 15 hari kemudian akan disampaikan pernyataan tidak puas dari pimpinan baru dilanjutkan ke OPD seperti penundaan gaji berkala, penundaan kenaikan pangkat dan penurunan pangkat dan masih merupakan kewenangan Kepala OPD paling lama satu tahun dan itupun di buat tim dari BKD, OPD terkait, bagian hukum dan Inspektorat.

"Kalau tidak mampu baru diserahkan berkasnya ke BKD untuk diproses tentang hukuman disiplin yang kewenangan PPK dengan pasal hukuman tingkat berat," pungkasnya. (Ikhw@N)
Download
Indisipliner, 15 Aparatur PNS Lobar Diberhentikan

0 Response to "Indisipliner, 15 Aparatur PNS Lobar Diberhentikan "

Posting Komentar