Reklame Diduga Milik Oknum Dewan Lobar Dipangkas


Kepala Bidang Tata Kota Pertamanan dan Perkim Lombok Barat Saifullah

Lombok Barat (Insidelobar.com) -
Puluhan titik reklame yang ada di wilayah Kabupaten Lombok Barat diduga tidak memiliki izin resmi. Sejumlah diantaranya, reklame yang disinyalir milik salah satu oknum anggota DPRD Kabupaten Lombok Barat ini, dikenakan sanksi dipotong atau ditumbangkan oleh pihak Dinas Pertamanan Tata Kota Pertamanan dan Perkim.

Kepala Bidang Tata Kota dan Pertamanan Dinas Perumahan dan Permukiman (Perkim) Lobar Saifullah mengatakan, di tahun 2019 kemarin,  pihaknya melaksanakan sanksi pemotongan terhadap reklame yang tidak berizin. Bahkan salah satu dari reklame yang dipotong itu adalah milik salah satu oknum anggota DPRD Lobar.
Reklame Yang Kenakan Sanksi, Dipangkas dan Diamankan

"Salah satu reklame yang kita potong itu milik salah satu anggota DPR," ungkap Saiful saat ditemui di ruangan kerjanya, kamis (16/1).

Selain sederert reklame yang sudah dipangkas lanjut dia, terdapat diantara reklame lain yang masih ditinggal dan tidak dilakukan eksekusi karena menyangkut  kedekatan dengan pejabat di Pemerintah Kabupaten Lombok Barat.

" Yang jelas kami tidak ada tebang pilih dalam penertiban reklame," tegasnya.

Menurutnya, Saat ini pihaknya tengah berupaya untuk melakukan penertiban terhadap keberadaan sejumlah reklame yang tidak memiliki izin. Aktivitas penertiban dilakukan sejak tahun 2019 lalu, sekarang pada tahun 2020 ini, operasi penertiban kembali dilakukan. Sementara kini masih dalam proses pendataan dan pengecekan lapangan, untuk mengetahui dimana saja titik reklame yang sudah habis izinnya serta reklame reklame yang tidak memiliki izin ( ilegal).

"Sekarang kita sedang data, kalau yang izinnya mati kita surati mereka agar segera memperpanjang izinnya," ujarnya.

Sampai saat ini dari hasil pendataan yang sudah dilakukan, jumlah reklame yang yang resmi berizin sekitar 372 reklame dan jumlah ini dimiliki oleh sekitar 163 perusahaan yang tersebar di 10 Kacamatan di Kabupaten Lombok Barat.

" Jumlah reklame yang resmi sakitar 372 reklame," terangnya.

Dikatakan Saifullah, terkait adanya puluhan reklame yang tidak memiliki izin berdampak totalitas kerugian daerah karena unsurnya sudah mengurangi pendapatan daerah. Padahal jumlah PAD yang didapatkan dari pajak reklame ini cukup tinggi. Sesuai aturan memang untuk masalah pendapatan dari pajak reklame ini ada di dinas Pendapatan daerah, dinas Perkim hanya mengeluarkan rekomendasi untuk pendirian reklame.

Dinas Perkim hanya memegang uang Jaminan Bongkar (Jabong) yang nilainya sekitar Rp 1 miliar pada tahun 2019 yang dititip di kas daerah. Aturan pengambilan Jabong ini, jika sudah melewati sekian tahun kemudian tidak dilakukan perpanjangan izin reklame, maka pihak dinas Perkim akan melakukan pembongkaran, biaya pembongkaran diambil dari dana Jabong yang sudah dititipkan.

"Satelah sekian tahun tidak memperpanjang, kita ambil masukan ke kas daerah dimana nilainya yang kita tarik sekitar Rp 500 juta," katanya.

Kalau sudah dibongkar, kemudian mengajukan izin kembali, maka itu masuk izin baru, karena izin yang lama sudah mati, tutupnya. (Ikhw@N)
Download
Reklame Diduga Milik Oknum Dewan Lobar Dipangkas

0 Response to "Reklame Diduga Milik Oknum Dewan Lobar Dipangkas"

Posting Komentar