Cegah kontraktor Tak Bonafid, Wabup Tekan ULP Jangan Asal Nunjuk

Wakil Bupati Lombok Barat Hj.  Sumiatun

Lombok Barat (Insidelobar.com) -
Persoalan proyek bermasalah di Lombok Barat lantaran molor dan diputus, menjadi atensi serius pihak Pemda Lobar melalui Bagian Unit Layanan Pengadaan Pengadaan Barang dan Jasa (ULP-BJ). Terjadinya proyek bermasalah ini salah satunya rekanan yang dinilai tak bonafid.
Wabup Lobar Hj Sumiatun mengingatkan OPD agar melakukan proses lelang lebih awal mengantisipasi proyek bermasalah seperti yang terjadi tahun lalu. Wabup juga meminta agar jangan sampai asal menunjuk pemenang tender.

Pengerjaan proyek harus dipastikan selesai tepat waktu. Dari sisi kualitas pekerjaan harus juga tetap diprioritaskan dengan memastikan rekanan harus bonafid. Pihaknya mendorong agar OPD melakukan lelang lebih dini. Dalam proses lelang pun, instansi terkait harus betul-betul memantau, melihat siapa rekanan yang dimenangkan.

“Jangan sampai kata dia, jangan asal tunjuk rekanan namun tidak bertanggungjawab terhadap komitmen. Tapi kontraktor juga harus bertanggungjawab agar pekerjaan selesai sesuai dengan kontrak, tepat waktu,” tegas dia kemarin.

Selama proses pengerjaan proyek, ia dan Bupati selalu mengingatkan OPD agar rajin turun memantau ke lapangan. Hal ini mencegah terjadinya proyek terlambat.  Tak kalah penting, pihaknya  meminta OPD memastikan kualitas  pekerjaan rekanan di lapangan. Disinilah peran ULP dalam melihat rekanan yang bisa bekerja. Tidak bisa kata dia menunjuk rekanan asal-asalan, tanpa mengetahui sejauh mana kekuatan anggaran dan treck recordnya.

“Mestinya yang lebih tahu instansi terkait (ULP red) untuk mengetahui seperti apa kemampuan orang ini (rekanan), saya selaku wabup berharap bekerja yang baik jangan yng tidak baik,” tandasnya.

Sementara, Kepala Bagian ULP-BJ Setda Lobar Ahad Legiarto menegaskan belajar dari persoalan ini, pihak ULP pun menyiapkan upaya-upaya, diantaranya mendorong OPD untuk memberlakukan kebijakan dengn tidak memberikan uang muka kepada rekanan. Hal ini mencegah rekanan tak bonatif memenangkan lelang, selain itu OPD didorong mempercepat proses Penginputan Aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) dan dokumen lelang ke ULP.

Terkait adanya usulan pimpinan DPRD Lobar kata Ahad, Pemda perlu meminta rekening koran dan deposito dari rekanan dan menurutnya tidak memungkinkan dari sisi aturan. Dalam aturan tidak boleh ditambah persyaratan, kalau dibolehkan maka hal ini sudah dilakukan. ULP kata dia bisa sejauh itu membuat aturan melalui diskresi. Pihaknya hanya bisa mengecek kebenaran dokumen dan melihat langsung kantor rekanan serta peralatan juga dicek.

'Diakui memang dalam Perpres persyaratannya gampang, contohnya perushahaan baru bisa masuk mengajukan lelang," akunya.

Kedepan pihaknya hanya bisa mendorong OPD agar tidak memberikan uang muka kepada rekanan. Ketentuan ini dibuat oleh OPD lalu mengajukan ke ULP. Ketentuan ini jelasnya, harus dicantumkan dalam kontrak dan Kerangka acuan kerja (KAK) dan diinformasikan oleh OPD kepada rekanan. Sehingga pada saat penandatanganan kontrak, rekanan tidak bisa lepas dari kontrak itu.

“Kami mendorong agar OPD tidak memberikan uang muka kepada rekanan, ini mengantisipasi itu (rekanan kurang bonafid),”tegas Ahad.

Hal ini lanjut dia, sudah disampaikan dalam rapat bersama semua OPD.  Selain itu, untuk mempercepat proses lelang. Pihaknya sudah mendorong mempercepat proses input Rencana Umum Pengadaan ke Sirup, sehingga bisa memperepat proses lelang.
Dokumen lelang juga lanjutnya harus dipercepat, agar bisa tercapai time schedule proyek terkontrak tanggal 21 Juli 2020. Sesuai time schedule yang ada, bulan ini seharusnya OPD sudah meng-SK-kan siapa yang menjadi PKK.

“Input RUP ke sirup juga sudah harus dilakukan,”jelas dia.

Sejauh ini baru beberapa OPD yang melakukan input Sirup. Disamping itu, OPD seharusnya sudah mulai melakukan asistensi gambar perencanaan ke Dinas PU. Kenapa perlu diasistensi kata dia, supaya proyeknya tidak bermasalah.

“Dokumen-dokumen ini paling tidak diserahkan pertengahan Februari, sehingga kami bisa pelajari,” tegas dia.

Menurut Ahad, jika hal ini dilakukan OPD maka proyek bisa terkontrak Juli dan waktu pelaksanaan proyek pun agak panjang. Sehingga pengerjaan proyek tidak tergesa-gesa sehingga mempengaruhi kualitas proyek. Ia menambahkan, semua hal ini kuncinya di OPD. Pihaknya sendiri sudah memberikan sosialisasi terkait hal ini lebih awal pada Desember lalu. Bahkan Bupati kata dia sudah menekankan kepada semua OPD mulai mempersiapkan diri. Salah satunya yang paling rumit yakni RUP dan input Sirup. OPD kata dia sudah mulai bisa mempersiapkan itu, karena RKA sudah dibagikan lebih awal kepada semua OPD.  (Ikhw@N)
Download
Cegah kontraktor Tak Bonafid, Wabup Tekan ULP Jangan Asal Nunjuk

0 Response to "Cegah kontraktor Tak Bonafid, Wabup Tekan ULP Jangan Asal Nunjuk "

Posting Komentar