Terhambat SKPH, BPHTB Lahan Pelabuhan Kapal Pesiar Belum Terbayar



Salah Satu Lahan Yang Menjadi Pembangunan Pelabuhan Kapal Pesiar 
Sekda H.M Taufiq

Lombok Barat (Insidelobar.com) - Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) lahan pelabuhan kapal pesiar Gili Mas Desa Labuan Tereng Kecamatan Lembar Lombok Barat (Lobar) belum masuk dan terbayarkan ke Pemda Lobar. PAD
senilai Rp 4 milair lebih tersebut, sampai saat ini masih menunggu kapan terselesaikan proses BPN di Provinsi.

Praktis, kondisi ini disinyalir penyebab salah satu penyumbang tak tercapainya PAD Lobar. Pihak Pemda pun mendorong proses pembayaran pajak yang belum masuk piutang ini di percepat, mengingat proses pembayaran pajak ini sudah berlangsung sejak beberapa tahun lalu.

Sekda H.M. Taufiq mengatakan, salah satu penyumbang tak tercapainya PAD adalah belum dibayarnya lahan pelabuhan kapal pesiar Gili Mas.

“Pembayaran pajak (BPHTB red) lahan pelabuhan kapal pesiar itu kendalanya di Kanwil PBN provinsi,” jelasnya.

Akibat masih kendala SKPH di BPN, pihak terkait (pelindo red) tidak berani membayar pajak tersebut. Pihak pemda sendiri sudah berupaya membantu mempercepat proses administrasi agar pembayaran bisa dipercepat. Namun upaya maksimal pemda ini belum ada hasilnya akibat adanya proses yang dimaksud.

Sementara, Kepala Bapenda melalui Kabid Penagihan M. Subayin Fikri mengatakan, sejauh ini pajak BPHTB lahan kapal pesiar belum masuk ke pemda. Saat ini  jelas dia, tengah dalam proses di BPN provinsi.

“Jumlahnya mencapai Rp 4 miliar lebih,” jelas Fikri.

Ia menegaskan pajak BPHTB Gili Mas belum masuk menjadi piutang. Sebab berdasarkan Undang-undang nomor 28 dan Perda terhutang, pajak itu masuk potensi dan bisa ditagih sejak adanya SKPH (Surat Keputusan Pemberian Hak).

Lebih lanjut dijelaskan SKPH ini sendiri dikeluarkan oleh  BPN provinsi, sebab luasan lahan yang dibayarkan lebih dari lima hektar. Kendala saat ini masih di BPN provinsi, pihak terkait belum mengeluarkan SKPH, meski upaya pemda sendiri sudah mendorong percepatan proses pembayaran pajak ini. Bahkan pihak pemda dalam hal ini Bupati sudah ke Pelindo. Termasuk pihaknya beberapa kali mengadakan pertemuan.

“Kalau pihak pelondo sebenarnya sudah siap membayar, cuman kan dasar membayarnya belum keluar SKPH. Kalau itu (SKPH) keluar mereka (Pelindo) siap membayarkan,” ungkapnya.

Saat ini lanjut dia, posisi pemda hanya menunggu. Sebab kata dia, pemda belum berhak menagih. Sebab potensi ini terhutang sejak adanya SKPH dikeluarkan. Kecuali kata dia SKPH sudah dikeluarkan oleh BPN, barulah Pemda berani melakukan penagihan ke Pelindo.

“Jadi ini belum masuk piutang, itu saya mau luruskan,” tegas dia.

Sementara itu GM Pelindo III Lembar Baharudin mengatakan berdasarkan informasi dari Tim Regional saat ini sedang dalam proses penetapan dari BPN provinsi.

"Saat ini sedang proses penetapan dari BPN provinsi, semoga lancar cepat selesai," harapnya.

Diakui, BPHTB belum bisa dibayarkan Pelindo karena masih berproses di BPN provinsi NTB. Pihaknya berharap semua proses yang ada secepatnya selesai. Sebab kalau seperti ini kesannya pihak Pelindo dianggap enggan membayar BPHTB. Padahal setiap uang yang dikeluarkan harus ada dasarnya. (Ikhw@N)
Download
Terhambat SKPH, BPHTB Lahan Pelabuhan Kapal Pesiar Belum Terbayar

0 Response to "Terhambat SKPH, BPHTB Lahan Pelabuhan Kapal Pesiar Belum Terbayar"

Posting Komentar