Perencanaan Pembangunan, Minim Libatkan Perempuan


Pertemuan Implementasi Program Power Up Peningkatan Partisipasi Perempuan Dalam Pembangunan Di Aula Bappeda 

Lombok Barat (Insidelobar.com) - Pelibatan kaum perempuan dalam pembahasan perencaan pembangunan  tingkat Desa di Lombok Barat, masih minim sekali. Hal ini berdasarkan survey yang dilakukan pihak Kosalata, sebuah lembaga swadaya masyarakat yang Bergerak di bidang advokasi kebijakan, Pengurangan Risiko Bencana, Buruh Migran, Gender, Pemberdayaan Masyarakat dan Hutan Kemasyarakatan.

Gambaran hasil survei tersebut, diharapkan menjadi perhatian serius Pemda Lobar kedepan. Demikian mengemuka dalam pertemuan implementasi program power up dalam meningkatkan partisipasi perempuan dalam pembangunan di aula Bappeda Kamis 12/12.
Pertemuan Implementasi Program Power Up Peningkatan Partisipasi Perempuan Dalam Pembangunan Di Aula Bappeda 

Hadir kepala Bappeda Dr H Baehaqi dan jajaran Kabid serta Kabag Humas H Saepul Ahkam. Beberapa pihak yang diundang sebagai peserta dari perwakilan desa, OPD dan beberapa media.

Dalam kesempatan itu Project Manager Power Up Koslata NTB, Ramli mengatakan hasil survey ini dikumpulkan setelah turun sosialisasi dengan kaukus,  atau wadah yang dibentuk sebagai kelompok yang memperjuangkan aspirasi perempuan di desa.

Berdasarkan survey partisipasi masyakarat khususnya perempuan keterlibatan dalam proses perencanaan. Dengan 3.834 responden, sebanyak 79,6 persen mengaku tidak pernah terlibat. Sedangkan mengacu sirvru alasan masyakarat tidak terlibat dengan 2.103 responden, sebanyak 85.1 persen mengaku tidak pernah diundang. Alasan lainnya mereka tidak tertarik untuk hadir.

"Hampir sebagian besar kaum perempuan di desa tidak pernah terlibat sama sekali dalam proses perencanaan, sangat minim," beber dia.

Padahal kata dia, hampir semua urusan di Desa dan indikator pencapaian pembangunan masuk urusan perempuan. Seperti masalah air bersih, kesehatan anak, angka kematian ibu dan angka kematian bayi. Pihaknya akan mendorong perempuan bisa berpartisipasi aktif baik dari sisi jumlah dan kualitas. Bentuk progam yang dilakukan pihaknya menyasar 14 desa diantaranya Lima Desa di Batulayar yakni Desa Batulayar, Sandik, Senteluk, Pusuk Lestari, dan lembah sari. Kemudian di kecamatan Gunungsari diantaranya desa Kekeri, Kekait, Mambalan, Dopang, Penimbung, Jeringo, Gelangsar.

Pihaknya memberikan program untuk peningkatan kapasitas bagi kaukus baik pemahaman mereka tentang alur proses perencanaan desa, bagiamana menyusun rancangan usulan responsif gender hingga strategi menyusun advokasi, pemetaan aktor di desa. Sehingga dalam waktu cukup pendek, terlihat dampaknya. Baik perubahan dari individu dan kelompok anggota kaukus. Kemudian Pemdes juga terbuka. Terakhir kata dia pihaknya melakukan musyawarah khusus perempuan di 14 desa tersebut.

"usulan mereka pun mulai beragam," ujar dia.

Sementara itu, pengakuan dari pihak Desa yang menjadi lokasi kegiatan advokasi ini cukup signifikan dampaknya. Seperti di lembah Sari, awalnya partispasi perempuan di desa setempat rendah namun setelah ada advokasi ini  justru mereka agak kritis. Begitupula tingkat partisipasi di desa setempat sudah transparan. Herna dari desa Sandik mengakui kegiatan advokasi ini memilikibanyak dampak positif bagi perempuan.

"Sebab awalnya perempuan Jarang dilibatkan dalam perencaan. Tapi adanya advokasi iji perempuan jadi lebih berani," ujar dia.

Hal senada diakui Zahra dari desa Pusuk, sejak progam ini perempuan baik yang kebutuhan khusus banyak memberikan masukan. Humaira warga asal kekait mengkritisi  minimnya Pelibatan perempuan dalam perencanaan.

"Sehingga kami menilai ini agak diskriminasi , sebab Pelibatan minim sekali hanya sekali dalam satu periode kepemimpinan kades (5 tahun sekali red)," keluhnya.

Kedepan, ia  berharap pola pelibatan perempuan semacam ini bisa dilakukan Pemda, pungkasnya.

Menanggapi hal ini, kepala Bappeda Dr H Baehaqi mengakui, ia memimpikan agar perencanaan pembangunan bisa dilakukan Musrenbang khusus perempuan.

"Ini menjadi embrio untuk bisa kita laksanakan Musrenbang khusus perempuan ini keinginan tidak saja saja tapi Pemda. Tapi tentu kita lihat aturannya," jelas dia.

Ada 14 desa menjadi binaan koslata. Pihak Pemda ingin di Musrenbang kecamatan sebagai cikal bakal Musrenbang khusus perempuan di 14 desa ini menjadi pilot Project. (IkhW@N)
Download
Perencanaan Pembangunan, Minim Libatkan Perempuan

0 Response to "Perencanaan Pembangunan, Minim Libatkan Perempuan"

Posting Komentar