APH Tegas Minta Berlakukan Pajak 10 Persen dan Keluhkan SIUP MB

Ketua APH Lombok Barat Herman Kritisi Kebijakan Pemberlakuan Pajak Hotel dan Hiburan Oleh Pemda Setempat

Lombok Barat (Insidelobar.com) - Rapat dengar pendapat tentang revisi Peraturan Daerah (Perda) Pajak tentang hotel, hiburan dan restoran yang akan dijadikan satu. Pembahasan dalam melengkapi Perda yang dimaksud, menghadirkan puluhan pengusaha yang tergabung Asosiasi Pengusaha dan Hiburan sebagai bahan masukan dan  pertimbangan referensi  bidang pengawasan Selasa, 17/12 di Ruang Rapat DPRD Lombok Barat.

Ketua Asosiasi Pajak dan Hiburan (APH) Herman menegaskan, sejauh ini pihaknya mengeluhkan terkait penetapan pajak yang 25 persen yang dulu dirasa sangat memberatkan. Untuk itu, mereka berharap kepada anggota DPRD Lombok Barat yang baru, agar Pemerintah dan Pengusaha bisa berangkulan untuk membangun kawasan destinasi Senggigi menjadi Senggigi yang lebih baik.

"Kalau bisa dengan pemberlakuan pajak yang 25 persen diturunkan. Karena melihat kondisi dan situasi, sehingga dapat dijadikan 10 persen saja," tegasasnya.

Merujuk pada Peraturan Daerah (Perda) yang ada, pengusaha dibebankan membayar pajak seperti restoran 10 persen dan pajak hiburannya 25 persen. Penetapan pajak ini sangat tinggi sekali, karena kita akan dibuat susah kalau begini. Seharusnya diberlakukan 10 persen saja karena restoran dan hiburan itu sama saja.

"Kalau hiburan yang dimaksud itu 15 persen, kan karaokenya ajah. Makanya kita cas per riquies itu Rp6 ribu," terangnya.

Dasar permintaan ini kita sampaikan ke anggota Dewan terhormat dan kita usulkan agar PPN yang 25 persen itu kita minta agar disesuaikan karena kondisinya yang sekarang tidak memungkinkan untuk menjadi 15 persen.

"Dengan 10 persen sudah cukup kok. Kami sebagai pengusaha beserta seluruh anggota yang ada, juga akan bisa menyetor pajaknya dengan baik dan maksimal, tambah Herman.

Dikatakannya, kondisi Senggigi sekarang sangat sulit, belum lagi Surat Ijin Usaha Penjualan Minuman Beralkohol (SIUP MB) yang diberlakukan oleh pemerintah daerah Lobar  mencapai 75 juta per 3 tahun. Dasarnya apa, Bali yang sudah maju saja dikenakan 15 juta saja dan kita disini belum mampu untuk kenakan SIUP MB yang terlalu tinggi itu, terlebih melihat restoran yang kecil kecil yang ada sudah jelas tidak mampu. Sekarang restoran, tamunya mau minta beli Bir, kita mau bilang apa. Sekarang pemerintah daerah ini mendukung apa tidak kalau seperti itu kebijakannya.

"Yah mungkin kalau restoran itu 5 juta, terus karaoke nilainya 7 juta atau 10 juta  wajar lah," cetusnya.

 Inikan kontribusinya untuk ijin yang dibayar 3 tahun sekali. Masih mending kalau tamunya ramai berkunjung di Senggigi, kita pastikan semuanya kita bayar maksimal seperti PBB, pajak penjualan dan Senggigi itu bisa dikunjungi lagi.

Lebih jauh ungkap Herman, mengenai  rencana penataan kawasan Senggigi ke depan kata dia, menjadi kekhawatiran tersendiri, karena jangan sampai pemerintah dalam hal ini terjadi salah setting. Sebab yang pertama tentang apa  yang dibutuhkan oleh Senggigi adalah fasilitas umum. Sedangkan lahan terbuka untuk umum itu dimana, herannya. Jika salah satu lahan Pasar Seni itu milik Provinsi, kalau bisa di pinjam dan diratakan saja supaya tidak ada bangunan. Kalau sekarang pasar seni itu hanya menguntungkan segelintir orang saja, sedangkan pengunjung ini banyak disana.

"Kalau Pemerintah buatkan spot atau  tempat tempat terbuka, otomatis Senggigi ini akan ramai dikunjungi setiap Minggu bahkan setiap hari," paparnya.
Senggigi ini masih punya sunset dan Surfing serta Senggigi ini masih punya snorkeling, tambah Herman.

Pemerintah ini kan penguasa daerah, dengan Perda yang diterbitkan itu dia  bisa melakukan apa saja. Misalnya, pemilik lahan tidur itu banyak sekali, di sentralnya tidak dikelola,
Itu sangat rugi sebenarnya, bukan hanya pemerintah saja akan tapi pengusaha juga.

"Pemerintah tidak memanfaatkan itu, dikemaspun tidak. Kalau bisa pemerintah jangan menyentuh kami saja, lahan lahan tidur itu dikelola donk kalau mau menghidupkan Senggigi," tegasnya.

Herman membeberkan, mengenai usaha usaha yang tidak berijin dan beroperasi di wilayah Lombok Barat sangat banyak. Anehnya kok bisa mereka beroperasi padahal tidak memiliki legalitas. Tapi kata dia, tidak mungkin mereka berani melaksanakan usahanya kalau kemudian tidak ada yang membekingi. Seharusnya pemerintah jangan diam, kejar dan cari dia, karena kami disini sudah di susahkan dan dibuat tidak nyaman.

"Masalah ini, jika pemerintah hanya diam dan tidak bisa mengamankan usaha usaha yang terindikasi ilegal ini, maka bukan tidak mungkin APH sendiri yang akan maju lebih jauh lagi. Kami akan turun sweeping dengan team kita. Kalau kami anggap pemerintah tidak mau menertibkan itu," kesalnya. (Ikhw@N)
Download
APH Tegas Minta Berlakukan Pajak 10 Persen dan Keluhkan SIUP MB

0 Response to "APH Tegas Minta Berlakukan Pajak 10 Persen dan Keluhkan SIUP MB"

Posting Komentar