Tangani Vila Diduga Bodong, OPD Terkesan Lempar Tanggungjawab


Plt DPMPTSP Aryanta Rusmana

Lombok Barat (Insidelobar.com) - Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Lombok Barat sejauh ini tidak tahu data berapa vila diduga bodong yang mengurus perizinan pasca penertiban dilakukan tim Pemda.  Pasalnya, perihal izin ini Dinas terkait mengklaim hanya melayani saja sedangkan untuk kajian penertiban izin ada di OPD lain. Bahkan sebelum menerbitkan izin, dinas terkait tidak turun ke lapangan.

Plt Kepala DPMPTSP, Ariyanta Rusmana ditemui di ruang kerjanya mengatakan,  dalam hal pengawasan izin vila yang ada bukan ranahnya.

“Kami hanya pelayanan, jadi kalau pengawasan ada di OPD masing-masing. Dalam penerbitan izin pun kami tidak turun, karena yang turun itu dinas terkait,” jelas Ariyanta kemarin.

Proses penerbitan izin tegas Ariyanta, sebelum ke DPMPTSP. Tim TKPRD terdiri dari beberapa OPD turun  dulu ke lapangan untuk mengecek beberapa aspek. DPMPTSP sendiri ikut dalam tim, namun tidak ikut mengkaji. Setelah rekomendasi dari TKPRD keluar barulah ke DPMPTSP, murni kita hanya melakukan pelayanan.

Terkait adanya vila yang diduga bodong dikawasan Senggigi yang marak dimiliki WNA namun memperalat warga lokal tanggap Aryanta, pihaknya akan bergerak setelah ada koordnasi dari OPD terkait. Misalnya di jalur BIL kesannya, ada bangunan yang dibangun dengan ketentuan 30 meter dari sepadan jalan. Namun ternyata jaraknya hanya 20-25 meter, maka barulah pihaknya turun menegur.

“Kami turun tegur,” jelas dia.

Ditanya berapa vila diduga menyalahi aturan dan berapa vila bodong sudah mengurus izin ke Pemda? ia mengaku tidak tahu. Sebab kata dia, harus melalui dinas pariwisata dulu barulah ke DPMPTSP. Pihaknya pun kata dia hanya mengurus penerbitan IMB saja, sedangkan menyangkut apakah vila ini pribadi ataukah komersial untuk disewakan pihaknya tidak tahu siapa yang menyuruh pengelola vila mengurus izin komersial atau pribadi.

“Ndak bisa sih dari perizinan, bukan saling lempar (tanggungjawab). Ayo bicara tupoksi,” tukas dia.

Terpisah, Kades Senggigi H. Ilham juga mengatakan hal yang sama. Mengacu datanya, terdapat puluhan unit vila yang ada di desanya.Vila-vila ini pun jelasnya perizinan dan lahannya memakai warga lokal untuk diperalat padahal yang punya WNA.

“Nama warga lokal dipinjam, sampai pada sertifikat balik nama dan izin. Setelah vila-vila ini beroperasi dan terjual, warga lokal inipun diberikan 5 persen dari hasi pernjualan,” bebernya.

Menurut dia, hal ini pun sudah disampaikan ke dinas perizinan saat turun ke desa, namun jawabannya justru bukan ranahnya dan melempar ke OPD lain seperti Satpol PP. Ia menyebut, dari 50 unit vila yang ada di desanya sekitar 80 persen dimiliki warga asing.

“Kalau lokal ini sedikit hanya 20 persen, kebanyakan orang bule yang punya. Akan tetapi di izin dan sertifikatnya atas nama orang lokal,” pungkasnya. (IkhW@N)
Download
Tangani Vila Diduga Bodong, OPD Terkesan Lempar Tanggungjawab

0 Response to "Tangani Vila Diduga Bodong, OPD Terkesan Lempar Tanggungjawab"

Posting Komentar