Pasutri Tak Punya Buku Nikah, Terancam Tidak Miliki Dokumen Kependudukan


Deretan Pasutri Tengah Melaksanakan Isbat Nikah Untuk Kepemilikan Buku Nikah Sebagai Syarat Untuk Bisa Memiliki Dokumen Kependudukan


Lombok Barat (Insidelobar.com) - Puluhan Pasangan Suami Istri (Pasutri)
yang belum memiliki buku nikah mengikuti isbat nikah di Desa Dasan Geria, Kecamatan Lingsar, Kamis (30/10). Kegiatan yang bekerjasama dengan Pengadilan Agama (PA) Giri Menang tersebut, dimaksudkan agar para Pasutri ini dapat memiliki dokumen kependudukan.

“Dengan isbat nikah tersebut masyarakat berhak mendapatkan haknya untuk dibuatkan akta seperti KK, akta kelahiran, dan dokumen lainnya. Karena putusan pengadilan terkait isbat nikah itu jangan diragukan lagi,” ungkap Kepala Pengadilan Agama Giri Menang, Awaludin.

Berdasarkan data yang terregister di PA Giri Menang kata Awaludin, terdapat 1.026 kasus yang ditangani saat ini. Sepuluh persen diantaranya itu di luar isbat nikah, sehingga ada sekitar 600 kasus isbat nikah untuk Lombok Barat dan 300 kasus di Lombok Utara.

Hasil monitoring di lima tempat, pihaknya  menemukan rata-rata 75 kasus yang belum memiliki surat nikah.

"Saya tidak bisa bayangkan kalau satu Kabupaten Lombok Barat saja bisa dua kali lipat yang tidak masuk dan belum terdata. Sementara besaran anggaran pusat yang disiapkan Mahkamah Agung itu terbatas. Tahun ini hanya Rp. 90 juta dengan estimasi Rp. 750 ribu/perkara. Sehingga kami sarankan kepada masyarakat untuk berkordinasi dengan desa untuk dianggarkan melalui Dana Desa," ungkap Awaludin di hadapan bupati.

Diakuinya, masih terbatasnya surat nikah yang disiapkan oleh Kementerian Agama (Kemenag) RI. Untuk itu, ia meminta  kepada Bupati untuk bisa menpermudah penerbitan identitas bagi masyarakat.

"Kementerian Agama hanya menyiapkan 5.000 eksemplar itu artinya hanya 2.500 KK yang memiliki. Sementara untuk satu KUA itu disiapkan hanya 500 pertahun. Maka jika ditempat itu dilakukan isbat nikah 100-200 pasang, maka mereka tidak memilki kesempatan untuk memiliki buku nikah,” keluhnya.
Bupati Lombok Barat H. Fauzan Khalid Mengajak Warga Untuk Melakukan Isbat Nikah

Sementara itu, Bupati H. Fauzan Khalid mengakui apa yang disampaikan Ketua PA, mengenai penerbitan buku nikah, memang menjadi wewenang Kementerian Agama, sedangkan pemerintah daerah hanya bisa menunggu.

"Sama halnya dengan masalah KTP,  Pemda  itu tidak boleh mencetak blangko KTP. Yang boleh itu Kementrian Dalam Negeri. Tapi biasanya yang dimarahi adalah Pemerintah Daerah, padahal kita tidak boleh buat,” kesannya.

Fauzan menegaskan, memiliki buku nikah itu wajib, karena tanpa buku nikah tidak bisa membuat akta kelahiran, kartu keluarga dan KTP, termasuk juga tidak bisa membuat paspor. Untuk itu ia berjanji kedepan akan mencari jalan keluar, termasuk dengan bekerjasama dengan berbagai pihak.

“Nanti saya komunikasi kembali dengan Bank Muamalat, Bank Syariah Mandiri dan lainnya. Banya kita minta siapkan SDM di Pengadilan Agama," katanya.

Sementara, Kepala Desa Dasan Geria, M. Nawa Komtaresa menyebutkan, dirinya  berjanji akan menjadikan isbat nikah sebagai program tahunan di desanya.

“Mungkin ini dianggap sepele, tapi menurut saya pada dasarnya isbat nikah ini sangat berguna untuk dapat mengunakannnya ketika ada keperluan. Tahun berikutnya akan dianggarkan kembali," singkatnya. (IkhW@N)
Download
Pasutri Tak Punya Buku Nikah, Terancam Tidak Miliki Dokumen Kependudukan

0 Response to "Pasutri Tak Punya Buku Nikah, Terancam Tidak Miliki Dokumen Kependudukan"

Posting Komentar