Kegelisahan Menunggu Pembayaran, Warga Harap Intervensi Bupati dan Gubernur

Nampak Alat Berat Di Lokasi Terhenti Tak Beraktivitas Desa Bukit Tinggi

Lombok Barat (Insidelobar.com) - Kegelisahan warga semakin memberontak, setelah kurang lebih dua bulan berharap bisa terbayar, namun realitas tidak seperti harapan. Bukti ratusan hektare lahan yang sudah  digerus untuk pemanfaatan pembangunan bendungan Meninting, sementara diungkap dengan janji berkali kali, tak kunjung terjawab oleh Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN).
Lokasi Pembangunan Bendungan Meninting Desa Bukit Tinggi Dengan Ratusan Hektar Lahan Disekitar Yang Masih Belum Dibayar Ke Pemiliknya

Kegalauan warga yang saban hari pertanyakan kapan pencairan dapat terealisasi, justru kerap berkali kali mendesak Pemerintah Desa Bukit Tinggi, dengan janji tetap akan dibayar dalam waktu dekat secara berulang ulang. Kondisi ini pun disinyalir sempat ada aksi demo ke kantor desa setempat, hingga aktifitas pembangunan ditiadakan sebelum ada transaksi.

Kepala Desa Bukit Tinggi Ahmad Muttakin yang ditemui di ruang kerjanya mengatakan, Soal kejelasan pembayaran lahan warga yang masih belum jelas, diakuinya menjadi kegelisahan warga dan menuntut agar terselesaikan. Untuk itu, baru baru ini, dirinya datang langsung ke Jakarta dengan menemui LMAN dan pertanyakan kapan lahan itu dibayarkan.

Alasan keterlambatan pembayaran lahan ini dikarenakan adanya penumpukan berkas pengajuan disemua Provinsi. Namun dilain sisi, bahwa satu satunya lahan yang akan cepat dibayarkan adalah kita disini. Hal ini disampaikan langsung pihak LMAN di bagian verifikasi data.

"Mengapresiasi kedatangan kita, LMAN mengaku untuk membayar antara akhir bulan Oktober hingga awal November ini," ungkapnya.
Obyek Lahan Bendungan Nampak Seorang Yang Bukan Warga Local Selvi Di Lokasi 

Menurutnya, keterlambatan ini juga disebabkan kontrak MoU yang dulu antara Bupati dengan BWS tahun 2018, tapi karena di administrasi BPN terutama, sejak saat itu  belum ada pengukuran sementara masyarakat sudah membuat sporadik, jadi disilah letak kesalahan semuanya. Seharusnya pengukuran dulu baru masyarakat membuat sporadik untuk mengetahui luasan yang lahan yang akan digunakan untuk bendungan ini.

"Makanya ada ketimpangan, dari sporadik ke pengukuran. Jadi kesalahannya disini," akunya.

Totalitas besaran dana untuk pembebasan lahan ini kata Ahmad, dulunya disiapkan dan 250 Miliar, namun angka itu dikurangi kembali sebesar 20 Miliar oleh pusat, sehingga totalnya genap 230 M. Dari total tersebut, yang akan dipakai sekitar 196 M lebih, kemudian ada tuntutan tambahan  Dasan Griya untuk sebanyak pohon yang belum dihitung semua.

"Alhamdulillah, masyarakat di Bukit Tinggi tidak ada complain soal harga," urainya.

Mengenai adanya info bahwa masyarakat akan melakukan gelombang aksi demo di pemerintahan desa setempat dibenarkan Kepala Desa Bukit Tinggi ini. Namun meski sempat ada isu aksi aku dia, bisa diredam dengan mengundang masyarakat dan bertemu langsung, pungkasnya.

Sementara Saptoni warga Bukit Tinggi mengutarakan, sebelum Groundbreaking itu dilakukan, dirinya di undang Kepala Desa untuk melakukan rapat kecil, saat itu semua pemilik lahan hadir dan membahas masalah pembebasan lahan.

Meski awalnya saya pribadi tidak ingin menyerahkan lahan miliknya, namun karena desak dan bujukan bahwa tetap akan dibayarkan, akhirnya harus lurus juga.

"Soalnya masalah pembayaran lahan ini diserahkan ke Kades, dia yang bertanggungjawab katanya atas masalah ini," ungkapnya.

Besok kemudian alat berat ini sudah langsung masuk lokasi.setelah itu kembali kita dipanggil rapat ke kantor desa dan dijanjikan dalam waktu tiga Minggu akan cair pembayarannya. Tapi sampai sekarang tidak ada kejelasan sama sekali.

"Kami merasa dirugikan dalam hal ini, karena jika saja kami petik dari hasil lahan yang ada, sudah ada sekitar 20 juta yang didapat. Jelas merugi karena semuanya tak jelas," kesalnya.

Terhitung tiga kali banyaknya kita selalu dijanjikan akan dibayar dalam tempo waktu yang berbeda. Macam alasannya, ya inilah ya itulah, tapi, mana realisasinya.

"Pernah via WA dengan Kades, namun lagi 15 hari lah, tunggu lah, tunggu sajalah yang penting terselesaikan. Aduh pusing jadinya kalau begini terus, kami semuanya dibuat ngambang," geramnya.

Makanya sampai hari ini kata Saptoni, kita semua pemilik lahan sudah melakukan rapat untuk berkomitmen agar sebelum dibayar lahan ini, tidak ada aktivitas pembangunan di lokasi. Warga memblokade terutama kepada alat berat yang ada supaya tidak beroperasi.

"Kami sudah bertekad agar menghentikan aktivitas selama itu belum ditunaikan harga lahan kami," tegasnya.

Dijelaskannya, lahan miliknya adalah lahan berpotensi dengan banyak berisi kelapa, aren dan buah lainnya. Lahan ini luasnya 3 hektar 45 are. Harga ini variatif berdasarkan deretan lahan.

"Yang paling atas tanah ini dihargakan 35 juta, sedangkan yang tengah senilai 29 juta dan lahan yang paling bawah sebanyak 12 juta 1 are," jelasnya.

Totalitas dari jumlah lahan ini sekitar 3 Miliar 300 juta. Untuk itu, diharapkan kepastian pembayaran lahan agar disegerakan. Harapannya, pemerintah setempat agar membantu melakukan komunikasi dan koordinasi yang intensif dengan LMAN agar rakyatnya tidak dibuat berlarut dalam menunggu yang jelas.

"Terutama intervensi Bupati dan Gubernur mungkin bisa menjadi penentu untuk berkomunikasi dengan LMAN," harap Saptoni. (IkhW@N)
Download
Kegelisahan Menunggu Pembayaran, Warga Harap Intervensi Bupati dan Gubernur

0 Response to "Kegelisahan Menunggu Pembayaran, Warga Harap Intervensi Bupati dan Gubernur"

Posting Komentar