Sosialisasi Groundbreaking Pembangunan Meninting, Pembayaran Lahan Warga Terkendala Administrasi



Sosialisasi Jelang Groundbreaking


Lombok Barat (Insidelobar.com) - Pemerintah Daerah Lombok Barat (Lobar) menggelar sosialisasi  persiapan pelaksanaan Groundbreaking dan pembangunan bendungan Meninting. Pertemuan yang menghadirkan Bupati Fauzan Khalid, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Ir I Made Arthadana, Satker BWS Nysa Tenggara 1 NTB bersama sejumlah unsur lainnya, serta ikut dihadiri para Camat dan Kepala Desa. Ikut pula dihadiri tokoh masyarakat dan sejumlah pemilik lahan.

Kepala Dinas PU-PR Lombok Barat Ir. I Made Arthadana menjelaskan, Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Barat (Lobar) di tahun ini, rencana pembangunan bendungan Meninting Kecamatan Batulayar akan mulai di bangun. Namun sebelum itu, pihaknya akan melakukan sosialisasi kapan dilaksanakan Groundbreakingnya. Tapi sudah barang tentu dengan segala berbagai persiapan yang mapan.

Pembangunan bendungan ini  sebagai salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN) dan diharapkan bisa berjalan supaya dapat  mencukupi pasokan kebutuhan air disegala lini.

"Bendungan Meninting itu daya  tampungnya diperkirakan sekitar mencapai 9,9 juta meter kubik,  dengan luas areal irigasi mencapai 1.559 ha," jelasnya.

Sementara Satker BWS Nusa Tenggara l NTB I Ketut ST MT menyebutkan, pihaknya mengapresiasi terhadap kerja  keras semua  stakeholder dalam hal ini pemerintah NTB dan Kabupaten serta kerjasama masyarakat, dimana masyarakat sebagai ujung tombak yang sangat berperan terhadap kehadiran salah satu kegiatan ini menjadi sangat lebih esensi.

Bendungan meninting ini adalah salah satu Proyek Strategi Nasional (PSN) atas kebijakan Pemerintah Pusat yaitu melalui SK Presiden Indonesia.

Perjuangan kita sejauh ini sangat maksimal untuk memajukan dan memenuhi kebutuhan air yang ada di NTB. Jika kita refleksikan kembali tentang bendungan yang ada, banyak yang sudah dilakukan seperti bendungan Batu Jai, bendungan Pengga. Pengaruh bendungan yang sudah terbangun sebelumnya, ini adalah sangat berdampak banyak, jika melihat adanya KEK Mandalika dan bukti adanya track Motor GP disana. Jika pasokan air ini tidak ada, sudah barang tentu menghambat pertumbuhan pembangunan yang ada.

"NTB juga sudah terbangun bendungan Tanju dan bendungan Mila di Dompu. Syukur semuanya berjalan dan diselesaikan sesuai dengan waktu yang ditentukan, serta mendapat penghargaan dan langsung diresmikan Presiden RI," akunya.

Untuk pembangunan bendungan Meninting ini dikontrak BWS yaitu pada 31 Desember 2018 yang bersamaan kontraknya dengan bendungan yang ada di Sumbawa. PSN ini diwajibkan bekerjasama dengan seluruh aparat pemerintah mulai dari pemerintah pusat sampai dengan tingkat daerah.

"Kami sebagai eksekutor pelaksana di lapangan, tentunya akan senang sekali karena bekerjasama dengan seluruh tingkatan pemerintah salah satunya dengan Kejaksaan Agung menunjuk Kejaksaan Tinggi Seba Ketua atau pembina dari tim  pengawalan pembangunan pemerintah di tingkat daerah," ujarnya.

Menurut Satker BWS ini, setiap saat pihaknya akan melakukan monitoring berkala yang akan selalu bersama dengan tim kejaksaan tinggi serta lengkap dengan anggota kepolisian. Secara berkala pula kami didampingi oleh BPKP dalam setiap tiga bulan untuk monitoring terhadap pelaksanaan proyek terutama yang PSN secara otomatis.

Kalau PSN itu lanjut dia, dana pembebasan lahannya dari kementerian keuangan. Sangat bersyukur bahwa Lombok Barat ini bisa mendapat bantuan dana senilai 200 M. 335 juta. Dana itu tentu akan keluar dengan segala ketentuan yang sudah digariskan. Pihak BWS  disini hanya menampung dalam DIPA terkait dananya. pelaksanaan mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga tingkat pembayaran,  semuanya mengacu pada mekanisme sampai dengan melalui lembaga manajemen aset negara.

"Kami dalam hali ini tugasnya hanya membayar. Karena yang bekerja itu adalah institusi instusi yang diberi kewenangan," jelasnya.

Kegiatan yang direncanakan akan dibuka pada tanggal 19 September yang berjenaan dengan refleksi satu tahun Gubernur sekaligus berkenaan dengan kegiatan Grand breaking yang sifatnya Mega proyek.

"Jadi kita disitu lebih meningkatkan kembali dan menyatukan visi misi kedepannya terkait dengan kesuksesan proyek," ujarnya.

Ditanya terkait dengan pembebasan lahan masyarakat yang masih belum terpenuhi katanya, pembebasan lahan itu adanya melalui Kementerian Keuangan karena ini adalah salah satu PSN. Pengadaanya itu oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Barat. Dana ini untuk kepentingan pembangunan, namun tetap mengacu pada tahapan tahapan proses administrasi dan lainnya.

PPK pengadaan tanah itu ada di Satker pembangunan bendungan. Dananya ini dari Kementerian Keuangan melalui lembaga manajemen aset negara," ungkapnya.

Dananya sudah ada hanya proses pembayaran yang belum terjawab. Sebab pihaknya tidak ingin melampaui kewenangannya. Sebab kewenangannya hanya mengantarkan semua berkas melalui PPK pengadaan tanah  yang ada di BWS kepada lembaga manajemen aset negara.

"Nanti ada lembaga manejemen aset negara yang akan menyelesaikan dan pasti akan berkoordinasi dengan pihak yang mengadakan itu.

Bupati Lobar H. Fauzan Khalid menegaskan, Harapan untuk mempunyai bendungan sudah pasti keinginan bersama dan semoga bisa segera dibangun. Pembangunan bendungan Meninting ini menjadi PSN untuk kepentingan bersama. Namun disisi lain, tuntutan dan kemauan dari masyarakat pemilik lahan, karena memang ada hak pemilik lahan yang belum secara tuntas dipenuhi. Tapi akan tetap terpenuhi.

"Saya sudah tanya ke Satker, mereka belum berani menyebutkan tanggal pembayaran nya. Karena proses administrasi di PT Elman termasuk KPA dari pelaksana proyek pembangunan bendungan ini," terangnya.

Dikatakannya, pemilik lahan semuanya sudah tau berapa harga tanah, berapa harga pohon dan lainnya dan itu sudah pasti. Kecuali kepada masyarakat yang melakukan gugatan. Pemerintah sendiri tegasnya, siap! Kalau misalnya masyarakat menang gugatan, tentunya masyarakat untuk mengambil keputusan tentunya pemerintah siap untuk mengambil keputusan sesuai dengan hasil gugatan. Tetapi jika sebaliknya gugatannya kalah, tentunya pemerintah tidak berani memenuhi tuntutan masyarakat itu, karena ini menyangkut uang negara. Dan yang namanya uang negara, masuk delik korupsi, itu juga adalah memperkaya orang lain dan merugikan negara.

"Intinya kami ingin jaminkan diri saya, ini masalahnya tidak mungkin gak di bayar.pasti di bayar. Hanya saja persoalan administrasi saja," jelasnya. (IkhW@N)



Download
Sosialisasi Groundbreaking Pembangunan Meninting, Pembayaran Lahan Warga Terkendala Administrasi

0 Response to "Sosialisasi Groundbreaking Pembangunan Meninting, Pembayaran Lahan Warga Terkendala Administrasi"

Posting Komentar