Dugaan Terganjal Lahan Sengketa, Ahli Waris Minta Tebusan

Nampak Bangunan Kantor Desa Diatas Lahan Yang Akan Dimintai Penyelesaian Tali Asih Oleh Ahli Waris

Kuasa Hukum Ahli Waris, Saleh Menunjukkan Alas Hak Hasil Putusan Hakim

Lombok Barat (Insidelobar.com) - Ahli waris pemilik lahan diatas bangunan fisik kantor Desa Terong Tawah, kembali menggubris. Ahli waris Maisur dan kawan-kawan mendatangi Pemerintah Desa (Pemdes) setempat, untuk mempertegas penyelesaian luasan lahan sekitar 10 atau 8 are tersebut, dengan cara memberikan ganti rugi (Tali Asih) atas pemanfaatan lahan  milik orang tuanya untuk pembangunan kantor desa Terong Tawah Kacamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat.

Permintaan ahli waris ini berkali kali sudah lama disampaikan, namun sejauh ini belum ada kesepakatan dari pemerintah desa (Pemdes) yang dulu dulu sebelumnya, sehingga hari ini Rabu 4/9 pagi, Pemdes Terong Tawah memanggil semua pihak terkait untuk melakukan musyawarah dan mencari solusi atas permintaan dari ahli waris, di kantor Desa setempat.

Pertemuan dihadiri oleh Kades, Kapolsek Labuapi, Ahli Waris, dan mantan Kepala Desa Terong Tawah, serta para tokoh masyarakat di desa Terong Tawah.

Kuasa hukum ahli waris, Saleh menyebutkan, permintaan ahli waris meminta agar bisa diberikan ganti rugi atas pemanfaatan lahan kantor desa yang sudah dimanfaatkan sejak 20 tahun yang lalu.

Permintaan ganti rugi yang dimaksud, karena ahli waris memiliki alas hak atas putusan hukum dari Pengadilan Negeri tahun 1986. Pengadilan Tinggi tahun 1987 bahkan sampai memegang putusan Mahkamah Agung.

"Ahli waris hanya meminta diberikan ganti rugi, atas pemanfaatan lahan kantor desa itu," kata Saleh.

Ia mengungkapkan, sekitar tahun 1980 dulu, pemilik lahan atas nama Amaq Sate (Alm) digugat oleh seorang warga masyarakat sekitar tahun 1980. Dalam proses sengketa tersebut, Amaq Sate dimenangkan oleh pihak pengadilan, dan petusan tersebut sudah memiliki kekuatan hukum (incraht) sehingga sejak tahun itu, lahan yang luasnya kurang lebih sekitar 10 are tersebut menjadi milik dari Amaq Sate, meskipun pemilik belum memiliki sertifikat atas kepemilikan lahan tersebut.

"Memang ahli waris tidak ada sertifikat, tetapi mereka memiliki putusan hukum pengadilan yang memenangkan ahli waris," tegasnnya.

Namun saat pertemuan, pihak pemdes menyebutkan kalau lahan tersebut sudah menjadi aset pemerintah Kabupaten Lombok, bahkan sudah ada sertifikat yang dipegang oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah ( BPKAD) Pemkab Lobar. Terhadap keberadaan sertifikat yang disebutkan, pihaknya meminta kepada Pemdes untuk menunjukkan fotocopy sertifikat lahan kantor desa.

"Kalau memang ada  sertifikat, ayo tunjukkan ke kami," pintanya.

Sampai saat ini, lanjut Saleh pihak keluarga belum menentukan angka yang mereka minta sebagai pembayaran ganti rugi, namun dari kades priode sebelumnya sudah menawarkan kepada ahli waris akan diberikan uang ganti rugi, sebesar Rp 50 juta. Namun angka ini belum diterima oleh ahli waris.

Sementara, Kepala Desa Terong Tawah M.Waris Zaenal dalam pertemuan pihaknya sudah memanggil pihak terkait, dan mencari informasi dari para mantan kades yang jumlahnya empat kades sejak Desa Terong Tawah resmi menjadi menjadi Desa. Terhadap keberadaan lahan kantor desa ini, pada masa pemerintahan Kades kedua sekitar tahun 2000, masalah permintaan ganti rugi lahan tersebut pada tahun saat itu sudah diselesaikan secara kekeluargaan, baik dari keluarga pihak Amaq Sate, dengan pihak keluarga Hj Nurul Hikmah.

"Dulu sudah diselesaikan masalah lahan kantor desa ini secara kekeluargaan antara ahli waris," ungkapnya.

Bahkan putusan penyelesaian secara kelompok tersebut sudah ada bukti fisik berupa dokumen persetujuan, dan penyerahan lahan untuk pembangunan kantor Desa.

"Tetapi karena kejadian sudah bertahun-tahun, bukti dokumen tersebut sampai saat ini belum ditemukan, apakah hilang atau dimana," katanya.

Bentuk dokumen tersebut adalah surat pernyataan yang dibuat oleh Pemdes yang ditandatangani oleh kedua pihak yang menyerahkan lahan tersebut. Dalam pertemuan tersebut, Kades menawarkan dua pilihan, terhadap permintaan diberikan ganti rugi, pada pemerintah kades sebelumnya, sudah dianggarkan dan siapkan anggaran untuk memberikan ganti rugi yang nilainya Rp 50 juta.

"Sudah ditawarkan dulu tali asihnya sekitar Rp 50 juta, dana ini sudah dianggarkan kades sebelumnya," ungkap Waris.

Namun tawaran Rp 50 juta ini Akane dilakukan klarifikasi kepada pemerintah sebelumnya, apakah benar keberadaan tawaran ini. Namun jika ahli waris tidak mau menerima uang ganti rugi yang diberikan, pihak pemdes mempersilahkan ahli waris untuk menempuh jalur hukum sesuai dengan aturan. Bagaimanapun putusnya akhirnya, pemerintah desa menerima apapun putusan hukum.

"Intinya ahli waris meminta diberikan ganti rugi, dan akan kita selesaikan secara kekeluargaan," tutupnya. (IkhW@N)
Download
Dugaan Terganjal Lahan Sengketa, Ahli Waris Minta Tebusan

0 Response to "Dugaan Terganjal Lahan Sengketa, Ahli Waris Minta Tebusan "

Posting Komentar