Maksimalkan PAD, Bapenda Lakukan Sensus PBB Efek PAD dari PHR “Hilang” Hingga Rp 33 Miliar

Plt Bapenda Lombok Barat Dar Sapardi



Lombok Barat - Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Lombok Barat merosot tajam, menyusul sekitar Rp 33 miliar pajak hotel dan restoran (PHR) serta hiburan “hilang” diakibatkan tak bisa tercapai. Dari target Rp 78 miliar lebih, pihak Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) memasang target Rp 45 miliar lebih, sedangkan sisanya Rp 33 miliar dipastikan tak bisa dicapai. Taget ini pun masih belum bisa dipastikan apakah bisa dicapai atau tidak, melihat kondisi saat ini. Pihak Bapenda pun berupaya memaksimalkan pendapatan dengan melakukan berbagai langkah, salah satunya meningkatkan penerimaan melalui pajak bumi dan bangunan (PBB).

Plt Kepala Bapenda Dar Sapardi mengakui yang paling merosot targer PAD dari pajak hiburan, hotel, restoran. Hasil hitungannya, pajak yang tak tercapai mencapai Rp 33 miliar lebih. “Sekitar Rp 33 miliar pajak hotel, restoran dan hiburan tak tercapai,”tegas dia.

Secara total kata dia, pengurangan pendapatan daerah dari APBD sebesar Rp 279 miliar lebih mencapai Rp 11 miliar lebih menjadi Rp 268 miliar lebih. Pihaknya tak punya pilihan lain, sehingga harus mengurangi target tersebut. Ini pun aku dia, pihaknya kalangkabut untuk mencapai target ini.
Pengurangan target ini kata dia dilihat dari penerimaan sebelum dan sesudah gempa.

"Kondisi ini disebabkan kunjungan wisatawan yang masih sangat rendah. Kedepan diharapkan di bulan kedepan ada perubahan," ungkapnya.

Guna mencapai target PAD lanjut Dari Saoardi, pihaknya memaksimalkan penagihan piutang – piutang pajak ini. Selain itu, pihaknya melakukan langkah-langkah lain seperti sensus PBB yang akan kembali dilakukan tahun 2020. Sebelumnya dilakukan sensus di wilayah Batulayar, dimana hasilnya cukup sigingikan terdapat peningkatan mencapai Rp 3 miliar lebih.
Menurut dia kalau sensus PBB ini dilakukan menyeluruh di semua kecamatan tentu PAD dari PBB akan meningkat tajam. Akan tetapi kata dia hal ini tak terlepas dari dukungan anggaran. Sensus ini menyasar semua wajib pajak, baik yang lama dan baru serta perubahan.

“Kemarin kita sudah mulai di Batulayar tahun 2018, peningkatannya mencapai Rp 3,5 miliar lebih karena disana NJOP-nya tinggi,” terangnya.

Contoh ini akan dilakukan di semua kecamatan. Awal 2020 lanjut dia, sensus PBB bisa dilaksanakan di 9 kecamatan diluar Batulayar. 
Salah satu potensi besar PBB ini jelas dia, perumahan-perumahan yang dibangun di sejumlah kecamatan di Lobar. Perumahan ini termasuk yang disasar pada sensus PBB nantinya. Untuk mengidentifikasi perumahan ini, pihaknya sudah menjalin MoU dengan DPMPTSP.

“Kami sudah ada Mou dengan DPMPTSP setiap pengajuan izin perumahan, disyaratkan bayar pajak. Mereka mengajukan izin, perpanjangan izin harus lunas bayar pajak, dari sana kita jaring dia,” kata dia.

Diakatakan Dar Sapardi, pihaknya melakukan kerjasama dengan DPMPTS awal 2019 ini. Ia menambahkan, sesuai ketentuan bisa diberikan semacam keringanan pembayaran PBB bagi korban gempa. Sebab yang dibayarkan pajaknya adalah bangunan dan tanah, kalau bangunannya rusak tidak ada yang mau dibayarkan pajak. 

Untuk diketahui, ralisasi PAD masih sangat rendah. Hingga tanggal 12 Juli lalu, PAD yang baru bisa dicapai OPD sebesar Rp 97,9 miliar lebih atau 35 persen lebih dari target 279,3 miliar lebih. Terdapat sekitar Rp 181,4 miliar lebih atau 64,9 persen yang belum tercapai. Dari 13 OPD penghasil PAD hanya OPD yang capaiannya diatas 50 persen sedangkan 11 OPD lainya dibawah 50 persen. Atas buruknya capaian ini menjadi sorotan, sehingga belasan OPD ini pun ditegur oleh Sekda HM Taufiq agar lebih gesit lagi mencapai target PAD. (W@N)
Download
Maksimalkan PAD, Bapenda Lakukan Sensus PBB Efek PAD dari PHR “Hilang” Hingga Rp 33 Miliar

0 Response to "Maksimalkan PAD, Bapenda Lakukan Sensus PBB Efek PAD dari PHR “Hilang” Hingga Rp 33 Miliar"

Posting Komentar