Dugaan Kejanggalan Ulah Oknum Pendamping, Puluhan Masyarakat Merugi

Suasana Mediasi Di Kantor Desa Bonjeruk Klarifikasi Terkait Dugaan Kejanggalan Penyaluran PKH Oleh Pendamping

Pendamping PKH Erni Dewi

Lombok Tengah (Insidelobar.com) - Gejolak dugaan pelanggaran atau penyelewengan dalam pelaksanaan penyaluran dana bantuan sosial non tunai Program Keluarga Harapan (PKH), puluhan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Dusun Purwangse dan Dusun Bejelo datangi kantor Desa Bonjeruk , lakukan klarifikasi atas ulah oknum pendamping.

Mereka menilai penyaluran bantuan non tunai yang dimaksud, menduga adanya pemotongan pencairan dana oleh pendamping. Tidak hanya itu, mereka  menyuarakan terjadinya ketimpangan atas nomer PIN yang dipegang oleh pendamping dan ketua kelompok. Serta meminta tanggungjawab atas salah seorang warga yang belum sepenuhnya dana yang diterima.

Mediasi perihal klarifikasi dugaan penyimpangan ini, dihadiri Babinsa setempat, Kepala Desa Bonjeruk dan puluhan masyarakat KPM.

Kepala Lingkungan Purwangse Munawar Gazali menjelaskan, persoalan dasar yang menjadi tujuan mediasi sekarang ini adalah klarifikasi terkait adanya dana PKH yang sejauh ini dipegang oleh pendamping dan ketua kelompok. Sebab saat melakukan pencairan, justru pendamping yang eksekusi  dananya dengan nomer PIN yang dikuasai. Sejatinya masyarakat sebagai penerima manfaat secara langsung menggasak uang sendiri bukan pihak lain.

Dengan cara cara pendamping, terkesan membodohi masyarakat. Karena mereka yang justru mengetahui berapa totalitas 
sebesar dan sekecil apa dana yang seharusnya menjadi milik mereka, namun tidak dikasih kesempatan sama sekali oleh pendamping.

"Menurut saya, jika mengacu pada aturan, ini kan sudah menyalahi. Karena sejatinya penerima manfaat ini masing masing memegang kartunya  sendiri tanpa perantara. Sesuai regulasi Bank, jangankan orang lain istri sendiri saja tidak berhak menggunakan nomer PIN yang bukan miliknya sendiri, apa lagi pendamping," tegasnya seusai klarifikasi di kantor Desa Bonjeruk Senin 22/7.

Jika seperti ini caranya, mestinya ini agar dilakukan pembenahan,  sehingga KPM yang proses sendiri setiap ada pencairan bukan orang dilain hal, tegas Munawar.

Pun dalam klarifikasi ini lanjut Munawar, dirinya menekankan agar seputar dana penerima sebesar 1.100.000, tapi penerima hanya dikasih 600.000. Dari pengakuan pendamping, itu karena  salah cetak atau teknis. Mestinya ini antara pendamping dan penerima manfaat berlaku terbuka dan  transparansi.


" Kejanggalan semacam ini harus di Klirkan sehingga tidak ada yang dirugikan dalam hal ini.," pintanya.

Jika memang masyarakat yang tidak mengerti bagaimana prosedur, bagaimana teknisnya seperti apa keterangannya, mestinya ini dilakukan sosialisasi. Ini kan tidak ada sama sekali, padahal oleh fasilitator sendiri menekan kesana. 

"Fungsi dari pada pendamping ini kan mendampingi masyarakat agar bisa mendetail soal PKH ini, sehingga berangkat dari tidak tahu menjadi tahu," tutupnya.

Sementara itu, Fasilitator Lalu Jaya menyebutkan, setelah kita mediasi ke Keluarga Penerima Manfaat (KPM) ternyata tidak ada pemotongan, semuanya sudah Klir dijelaskan yang sebenarnya. Kalaupun tadinya sudah dicetak buku tabungannya, yang pertama kita lihat yang ditarik dua kali dan masih ada sisa. Artinya memang ada kekeliruan, dan besok kita pastikan bahwa KPM akan menerima sisanya.

"Disini ada kekeliruan dan sudah kami klirkan. Besok kami selesaikan, jadi tidak ada pemotongan," katanya saat diwawancara seusai klarifikasi di kantor Desa Bonjeruk.

Hanya ada satu orang saja yang tidak menerima sisanya sebesar 500 ribu. Dan itu memang murni kekeliruan tidak ada kesengajaan, kecuali memang jumlahnya lebih dari satu orang.

"Tidak ada kesengajaan, hanya saja melihat nominal karena waktu itu mungkin proses penarikan yang banyak dan memilah si A dan si B itu butuh kehati hatian," katanya.

Ditanya indikasi terjadinya nomor PIN PKM yang dirubah? Tidak ada yang namanya perubahan nomor PIN, karena itu standar dari Bank. Kalau pendamping boleh tau nomer PIN, cuma dia pegang saja, tapi berdasarkan kesepakatan mereka.

"Pendamping tidak menyarankan tidak pernah menyuruh, tapi karena kesepakatan dengan PKM," dalihnya.

Dalam menentukan penerima PKH tersebut katanya ada beberapa komponen yang menjadi penilaian, sedikitnya ada 4 komponen. Antara lain untuk kategori anak sekolah SD-SMA dan komponen lainnya.

“Masyarakat bisa menerima PKH dengan catatan satu dari 4 poin tersebut ada didalam keluarga mereka,” jelasnya.

Akhiri wawancara tersebut kata dia, ketika ada hal hal yang dianggap kurang dipahami, langsung saja menghubungi pendamping. Karena pendamping itu adalah pengayom mereka dan ibu bapak mereka. Kalaupun tadi ada "kekurangan" hubungi pendamping, karena pendamping ini induknya mereka," pungkasnya.

Pendamping Desa Lale  Erni Dewi  menanggapi tudingan yang dilayangkan masyarakat, mungkin hanya mis komunikasi saja. Karena saya selalu menyarankan disetiap pertemuan. Sebenarnya saya sudah sampaikan, kalaupun ada permasalahan apapun silakan menghubungi pendamping.

"Silakan datang ke saya kalau ada masalah. Saya 24 jam selalu siap," paparnya.

Soal pemahaman masyarakat yang kurang mungkin tidak cukup dengan arahan sekali. Disaat pemutakhiran misalnya, berkas yang diharuskan untuk dikumpul belum ada. Sementara mereka protes, uangnya ke mana, ulasnya.

"Soal pemahaman, tiap hari saya minta bantuan kadus dan ketua kelompok," cetus dia.

Menjawab tudingan masyarakat yang ditujukan kepadanya kata Erni, namanya masyarakat pasti ada yang begitu. Kita sebagai pendamping menganggap setiap pekerjaan itu ada resikonya.

"Ada saja yang seperti ini, wajar saja kok," ujarnya.

Menjawab permintaan PKM yang ingin mengelola sendiri urusan pencairan. Kami  persilahkan dan saya sudah serahkan langsung tadi.

"Kebetulan disini ada ketua kelompok, kalau memang ini menjadi permintaan, kami legowo saja. Karena dari dulu saya meminta seperti itu, tandasnya. (Ikhw@N)
Download
Dugaan Kejanggalan Ulah Oknum Pendamping, Puluhan Masyarakat Merugi

0 Response to " Dugaan Kejanggalan Ulah Oknum Pendamping, Puluhan Masyarakat Merugi"

Posting Komentar